Pengamat Politik dan Pemerintahan, Djamu Kertabudi melihat, agenda pemilihan ketua KONI dan berbagai agenda lainnya di KBB harus dikawal oleh semua pihak agar tetap on the track. Jangan sampai dalam penyelenggaraan semua hajatan tersebut menghalalkan segala cara.
Mengacu kepada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Sehingga semua pihak terutama unsur publik melalui kontrol sosialnya harus mengawal dan selalu mengingatkan kepada pemegang kekuasaan, agar hal seperti itu tidak boleh terjadi dalam bidang apapun juga.
"Pemda KBB pernah merasakan dampaknya, karena dua pimpinan sebelumnya telah terjerat kasus gratifikasi yang memenuhi unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal itu jangan sampai terjadi lagi ke depannya, dalam bidang apapun juga," imbuhnya.
Editor : Agus Warsudi
KONI KBB bandung barat kabupaten bandung barat bupati bandung barat pemkab bandung barat sonya fatmala Hengki Kurniawan
Artikel Terkait