Tokoh pendiri KBB, Sep Ridwan menilai proses open bidding jangan sampai lompat pagar. Semua harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan. Seperti calon Sekda harus ada surat keterangan Diklat Pimpinan 2. Calon Sekda juga tidak cukup nilai normatif dan profesionalisme saja, tapi ada aspek politis, chemistry, loyalitas, fatsun, dan bisa bekerja sama dengan bupati.
"Open bidding ini hampir berbarengan dengan open bidding calon kepala dinas. Itu harus clear and clean dulu satu-satu karena menyangkut anggaran, harus betul-betul teliti dan tidak kejar tayang," ujarnya.
Berbagai isu yang berkembang itu bahkan terus menggelinding menjadi liar. Seiring dengan munculnya berbagai dugaan karena kedekatan atau transaksional dalam menduduki jabatan yang dirotasi mutasi. Jika tidak diklarifikasi atau diluruskan bisa menggiring opini di masyatakat bahwa kondisi tersebut benar terjadi.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait