Dikatakannya, setiap kali ada sekolah yang melakukan pungutan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat langsung bereaksi. Sementara pihak sekolah beralasan melakukan pungutan karena janji provinsi untuk membatu tidak sesuai harapan, sehingga pungutan terpaksa dilakukan.
Pihak sekolah juga malah balik mempertanyakan komitmen provinsi. Jadi kesan yang muncul seperti saling lempar tanggung jawab. Pihak Pemprov Jabar juga jangan selalu menyalahkan sekolah. Semestinya kalau mau melarang dibuat aturan, sekaligus provinsi mensupport anggaran agar tidak terjadi pungutan.
"Jadi kesannya seperti yang saling lempar tanggung jawab. Mestinya ada aturan jelas dan dibarengi dengan support dari provinsi. Ke depan tidak ada lagi pungutan di sekolah yang dilakukan," ucapnya.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait