Polemik Proyek Dinas Dikuasai Pokir Dewan, Ini Jawaban DPRD KBB

Program pokir tersebut, tutur Gumilar, harus melalui tahap penginputan melalui SIPD terlebih dulu. Sebelum program tersebut menjadi rencana kerja (renja) di setiap dinas. Ini dilakukan guna meminimalisasi adanya potensi kecurangan.

Ketua DPRD KBB Rismanto mengatakan, pokir merupakan optimalisasi salah satu dari tiga fungsi legislatif yakni penganggaran. 

"Fungsi dewan salah satunya merupakan budgeting. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat yang belum tercover program pemerintah dapat teranggarkan melalui ini (Pokir)," kata Ketua DPRD KBB.

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini