"Kalau Perbup itu tidak direvisi maka demokrasi di KBB sudah kehilangan arah. Jangan berharap ada tukang ojek, guru ngaji, petani, dan lain-lain yang bermimpi menjadi kepala desa, karena dalam seleksi pasti kalah oleh aturan yang mengatur pengalaman kerja di pemerintahan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), KBB, Wandiana mengaku bingung dengan aksi protes tersebut. Sebab semua prosedur sudah dilakukan oleh panitia pilkades sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Bahkan semua bakal cakades juga sudah menyetujuinya.
"Protes itu masalahnya dimana? Sebab saya cek ke panitia ternyata semua bakal calon kepala desa menandatangani berkas tes akademis, yang artinya setuju dan bisa menerima. Jadi persoalannya apa," ucapnya.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait