BANDUNG BARAT, iNews.id - UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak mendapatkan alokasi pengadaan armada truk sampah baru di tahun ini. Padahal tambahan armada baru sangat diharapkan agar pelayanan pengangkutan sampah bisa lebih maksimal ke semua kecamatan.
"Tahun ini di APBD murni 2023, kita gak dapat alokasi pengadaan armada truk baru. Kasihan UPT Kebersihan armadanya sedikit, banyak yang tua dan sudah rusak," kata Plt Kepala DLH KBB, Apung Hadiat Purwoko, Jumat (24/3/2023).
Berdasarkan catatan iNews.id, terakhir kali ada peremajaan truk sampah untuk UPT Kebersihan KBB terjadi sebelum pandemi Covid-19. Yakni di tahun 2018 sebanyak tiga unit truk dari APBD murni KBB dengan total anggaran Rp1,2 miliar atau Rp400 juta per unit truknya.
Setelah itu tidak pernah ada lagi peremajaan atau penambahan armada truk lagi yang dilakukan karena anggaran tidak ada. Sehingga total UPT Kebersihan KBB saat ini hanya memiliki 39 truk, 4 pikap, dan 12 motor roda tiga. Pelayanan yang ter-cover baru di 10 kecamatan dari total 16 kecamatan di KBB.
Apung mengaku prihatin dengan kondisi armada truk yang ada di UPT Kebersihan. Sebab jumlah yang ada sangat jauh dari ideal dan tidak bisa mengcover pelayanan ke semua kecamatan. Sehingga dalam sehari hanya 160 ton sampah yang bisa dibuang ke TPA Sarimukti, padahal timbunan sampah yang ada mencapai 500-600 ton per harinya.
Untuk itu dirinya meminta kepada pihak Banggar DPRD KBB dan TAPD agar memprioritaskan pengadaan armada truk sampah di APBD perubahan 2023. Misalnya dengan mengalokasikan Rp2,5 miliar dan itu cukup untuk pengadaan lima truk baru. Mengingat pengangkutan sampah adalah pelayanan dasar dan penting di masyarakat.
"Kondisi sekarang sangat jauh dari ideal, ini harus jadi fokus perhatian TAPD dan Banggar di DPRD. Adanya penambahan truk juga berpotensi menambah PAD dari sektor retribusi sampah, karena satu truk bisa menghasilkan PAD Rp100 juta per tahun," ujarnya.
Apung melanjutkan, saat ini permintaan kerja sama pengangkutan sampah di masyarakat terus meningkat seiring hadirnya permukiman dan perumahan baru. Namun semua ditolak karena kalaupun diterima maka tidak akan terlayani oleh armada truk yang ada. Itu tentunya berdampak kepada PAD dari retribusi sampah yang tidak mengalami peningkatan.
"Urusan sampah ini kalau tidak terangkut atau terlambat saja langsung disorot. Makanya armada yang ada kita prioritaskan pengangkutan yang sudah kerja sama. Kalau pengajuan pengangkutan baru, belum sanggup karena takutnya tidak terangkut dan kita disalahkan," ucapnya.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait