Sumasna menjelaskan, saat ini, Pemprov Jabar hanya mengusulkan kebutuhan-kebutuhan untuk non-ASN di beberapa sektor, khususnya kebutuhan tenaga kesehatan dan guru.
"Karena ini regulasi pemerintah pusat jadi kita ngasih input saja kebutuhan kita di pelayanan publik, terutama guru dan nakes kalau misalkan non-ASN tidak diperkenankan November kemungkinan ada beberapa yang agak kritis," katanya.
Soal skema honorer yang nantinya dimasukkan ke pihak ketiga, kata Sumasna, hal ini kemungkinan akan dilakukan hanya untuk beberapa sektor saja seperti sopir, petugas kebersihan, dan security. Namun, untuk tenaga kesehatan dan guru masih belum ditentukan.
"Tugas tertentu ada yang memungkinkan masuk barang jasa misalkan kita tugaskan non-ASN petugas kebersihan, ada kelembagan yang menugaskan ke sana, maka kita dorong kerja sama saja di sana dengan perusahan petugas kebersihan," ujarnya.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait