Jabar Siaga Covid-19, F-PKS Rekomendasikan Ini ke Gubernur Ridwan Kamil

BANDUNG, iNews.id - Lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Barat semakin mengkhawatirkan. Bahkan beberapa daerah telah berada di titik kritis akibat peningkatan kasus tinggi penularan virus Corona yang terjadi pascalibur Lebaran 2021 itu.

Berdasarkan data yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19 Nasional pada Jumat (18/6/2021), Jawa Barat menempati posisi ketiga penambahan terbesar kasus Covid-19 sebanyak 2.050 orang.

Total pasien positif Covid-19 aktif di Jawa Barat pada Jumat (18/6/2021) sebanyak 9.179 atau naik 2.050 orang dibanding Kamis (17/6/2021) sebanyak 7.129. Jumlah tersebut berada di bawah Jawa Tengah yang menempati posisi kedua penambahan terbesar pada hari ini, sebanyak 4.426 kasus.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi terkini sekaligus mendukung upaya Pemprov Jabar mengatasi lonjakan kasus Covid-19 itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat mengeluarkan rekomendasi. 

Rekomendasi ini merupakan ketujuh yang secara resmi dikeluarkan oleh F-PKS DPRD Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Setidaknya ada 12 poin rekomendasi yang diajukan.

Ketua F-PKS DPRD Jawa Barat Haru Suandharu mengatakan, salah satu rekomendasi yang diajukan, F-PKS DPRD Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengambil langkah strategis. 

"F-PKS DPRD Jabar mendorong Gubernur Jabar Ridwan Kamil menarik rem darurat berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai pencegahan penularan secara masif. Gencarkan program vaksinasi," kata Haru, Jumat (18/6/2021).

Haru mengemukakan, F-PKS DPRD Jabar juga meminta Gubernur Jawa Barat mempriotitaskan penanggulangan Covid-19 dan fokus menyelesaikan amanah sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya sampai masa akhir jabatan pada 2023.

Rekomendasi tersebut, ujar Haru, dikeluarkan F-PKS DPRD Jabar didasrkan atas beberapa catatan mengenai peningkatan kasus Covid 19 di Jawa Barat yang terjadi pascalebaran tersebut. 

Berdasarkan catatan F-PKS, peningkatan kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Barat terjadi karena arus mudik tidak terbendung secara maksimal.

"Sehingga dapat dikatakan (penyekatan arus mudik) gagal akibat beberapa faktor. Antara lain, ketidakpatuhan masyarakat, ketidakkonsistensian kebijakan pemerintah seperti melarang mudik tapi tetap membuka tempat wisata, serta varian virus baru dengan tingkat kecepatan penularan dan penyebaran cukup tinggi," kata Haru. 

Namun, ujar Haru, F-PKS DPRD Jawa Barat mengapresiasi aparat yang betugas di lapangan. Sebab, di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa Ramadhan, mereka tetap berusaha menjalankan tugas. "Demikian juga dengan tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKS Jabar ini.

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini