Iwan menuturkan, selain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pemprov dan Disdik Jabar telah memberikan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk sekolah negeri dan Biaya Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta.
“Meski begitu, untuk biaya investasi sekolah masih memerlukan biaya dari masyarakat yang mampu. Namun, ada larangan baik dari Pemprov, Disdik, dan Saber Pungli Jabar. Yang diperbolehkan bentuknya sumbangan melalui komite,” tuturnya.
Berdasarkan hasil konsultasi dengan Ombudsaman kantor perwakilan Jawa Barat pelarangan pungutan bagi orang tua yang mampu pada pendidikan menengah termasuk kategori maladmistrasi karena tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait