Dengan kondisi tersebut, lanjut Saeful, seluruh pegawai honorer fasyankes di Jabar kini tengah dilanda kebingungan. Parahnya lagi, kata Saeful, pemerintah pusat juga seolah belum memberikan solusi kongkret atas hadirnya PP tersebut.
"Tolong pemerintah pusat memikirkan juga kemampuan daerah di dalam penggajian, di dalam penganggaran. Guru honorer beberapa tahun lalu mereka diangkat menjadi ASN, bahkan sebagian ada yang tertunda masalah penggajian karena dibebankan kepada daerah," katanya.
Saeful juga menuntut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil untuk turut serta mencarikan solusi, agar pegawai honorer fasyankes bisa tetap bekerja dan mengabdi dengan pengupahan yang layak.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait