Selain itu, KPPS, pengawas, saksi parpol harus transparan dan terbuka dan tidak terjadi potensi ke depannya ada perselisihan hasil. Sehingga, Bawaslu nanti berperan sebagai pemberi keterangan tertulis.
"Jadi kami instruksikan semua pengawas sampai tingkatan terendah itu punya form A yakni laporan hasil pengawasan, dicatat kejadian khususnya kalau perlu diselesaikan ya selesaikan,” ujarnya.
Zacky juga menyampaikan, saat hari H pencoblosan, masyarakat dilarang membawa HP ke bilik suara.
“Kalau foto di luar TPS boleh, tapi kalau di bilik suara, hasil coblosan difoto itu gak boleh karena itu berpotensi money politik juga. Jadi difoto disetor ke tim kampanye itu kan, makanya kami sudah mengingatkan," ucapnya.
Di tempat yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan pada masa tenang nanti, pihaknya bersama-sama Bawaslu akan menertibkan seluruh APK yang terpasang.
"Masa tenang itu kan masa tidak boleh berkampanye, jadi kita akan sama-sama bersama Bawaslu untuk membersihkan APK mulia tanggal 10 malam hingga 11 (Februari) dini hari," ujar Bey.
Tidak hanya Pemprov Jabar, pihaknya juga akan menginstruksikan jajaran pemerintah kabupaten/kota untuk membantu Bawaslu.
"Iya, akan bersama-sama dengan Bawaslu, jadi akan membantu dan nanti kami akan Sampaikan juga ke jajaran kabupaten/kota untuk membantu pekerjaan dari Bawaslu,” katanya.
Terakhir, Bey berharap kondisi tetap kondusif saat pencoblosan nanti. Bey pun meminta semua pihak untuk menjaga kondusivitas agar terwujud suasana aman dan tenang.
"Hari ini kita berharap tetap kondusif tidak hanya sampai pemilu, perhitungan suara, tapi sampai pelantikan nanti dan kami berharap semuanya tetap netral, aman dan tenang,” ucapnya.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait