Wagub Jabar Erwan Setiawan mengungkap lebih dari 1.000 ASN diduga terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp10 miliar. (Foto: Pemprov Jabar)

BANDUNG, iNews.id - Sebanyak lebih dari 1.000 aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Barat diduga terjerat judi online (judol). Data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan, nilai transaksi judol yang melibatkan ASN di wilayahnya mencapai lebih dari Rp10 miliar.

"Sakieu yeuh, numpuk (segini nih numpuk). Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar, di Bekasi, Bandung dan sekitarnya, yang terlibat judol," kata Erwan dikutip dari iNews Bandung Raya, Kamis (9/7/2026).

Erwan mengatakan data tersebut diperoleh saat Kepala PPATK melakukan kunjungan silaturahmi. Dalam pertemuan itu, PPATK menyerahkan data ASN yang diduga terlibat aktivitas judol.

"Kang, hati-hati, Jawa Barat judolnya sudah sangat meresahkan, terutama ASN. Saya di situ kaget, dan saya langsung diberikan bukti by name by address," ujar Erwan.

Erwan menyebut Pemprov Jabar tidak akan membuka identitas para ASN yang terdata terlibat judol. Menurutnya, hal tersebut menyangkut privasi.

Namun, Pemprov Jabar memastikan akan menindaklanjuti secara internal. Inspektorat di masing-masing daerah diminta memanggil ASN yang terlibat untuk menjalani pemeriksaan.

"Saya akan menindaklanjutinya. Para inspektorat di kota/kabupaten segera memanggil para ASN yang terlibat judol tersebut, memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku," kata Erwan.

Menurutnya, nominal transaksi judi online para ASN cukup beragam. Ada ASN yang menghabiskan uang hingga ratusan juta rupiah. Bahkan, salah satu ASN tercatat mengeluarkan uang hingga Rp800 juta untuk bermain judi online. Sementara transaksi terkecil yang ditemukan berada di angka Rp200.000.

Erwan menyatakan akan meminta penjelasan langsung kepada para ASN yang terlibat mengenai alasan mereka bermain judi online. Dia menilai keterlibatan ASN dalam aktivitas tersebut menjadi persoalan serius karena para pegawai pemerintah telah mendapatkan penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan. 


Editor : Donald Karouw

BERITA POPULER
+
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network