Menurut dia, data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut tidak terupdate secara rutin oleh berbagai alasan.
"Data pelaku UMKM berubah setiap tahun, bisa berkurang bisa bertambah, misal karena ada yang meninggal, ada yang pindah dan lainnya. Selain itu cakupan dan sebarannya luas sehingga menyulitkan bagi kami untuk melakukan pendataan," katanya.
Kendala tersebut, menurutnya cukup berpengaruh pada kebijakan yang akan diberikan pemerintah mulai dari pemberian sejumlah bantuan hingga program pelatihan. Ridzky pun sependapat jika pemerintah memang semestinya memberikan perlindungan dan bantuan bagi para pelaku UMKM untuk berkembang.
"Cukup banyak memang UMKM ini, tapi pendataannya kami terkendala karena sebarannya luas di seluruh Garut. Makanya kami meminta sejumlah pihak mulai dari BUMN sektor perbankan hingga pembiayaan untuk data UMKM ini, sebab pasti para pelaku usaha mendaftarkan data diri mereka saat mengajukan pinjaman," katanya.
Melalui data yang diperoleh ini, lanjut Ridzky, pemerintah nantinya dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat terkait bantuan pelatihan, promosi, hingga bantuan keuangan atau permodalan. Sementara itu, Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani Prasetya Sayekti, menyatakan kesiapannya dalam mendukung para pelaku UMKM di Garut.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait