BANDUNG BARAT, iNews.id - Plt Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan menginginkan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Kabupaten Bandung Barat (KBB) ditambah. Hal tersebut sebagai upaya mengatasi kekurangan pegawai yang saat ini terjadi di Pemda KBB.
Penambahan kuota PPPK itu pun untuk mengakomodasi tenaga kerja kontrak (TKK) yang dipastikan mulai November tahun depan dihapuskan.
"Saya inginnya PPPK di KBB kuotanya ditambah, karena sekarang kan masih sedikit. Jadi belum bisa men-cover kebutuhan pegawai di lingkungan Pemda yang masih kekurangan," kata Hengki, Kamis (14/7/2022).
Menurutnya, upaya itu selain untuk menutupi kekurangan pegawai juga untuk bisa mengakomodasi TKK yang akan dihapuskan. Sebab sejauh ini belum ada upaya bagaimana nantinya nasib para TKK jika mereka sudah diberhentikan.
Kepada seluruh dinas, dirinya meminta untuk tidak panik dulu karena belum tahu ke depannya seperti apa. Sebab sejauh ini keberadaan para TKK tersebut di lingkungan Pemda KBB dinilai sangat membantu dalam menyokong berjalannya aktivitas di setiap dinas.
"Sebenarnya, TKK yang memiliki background yang sesuai dan punya kompetensi memang sangat membantu dan dibutuhkan," ujarnya.
Diakuinya, saat ini memang ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kelebihan TKK. Misalnya dalam satu dinas ada dua atau tiga orang dengan SDM yang sama, padahal yang dibutuhkan hanya satu.
"Saya yakin pemerintah pusat pun memiliki solusi untuk TKK, apakah itu nanti menjadi PPPK atau kemudian solusi yang lain dari pemerintah. Bisa outsourching dan lainnya, tentu kita bersama-sama mencari solusi," katanya.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), KBB, tahun lalu KBB mendapatkan kuota PPPK untuk guru sebanyak 4.560 dengan pengadaan seleksi tiga tahap. PPPK yang lulus tahap satu ada 1.314, tahap dua 743, sementara formasi untuk tahap tiga berjumlah 1.167.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait