Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk memberikan penguatan pembinaan ASN, khususnya dalam pemahaman ideologi Pancasila.
"Di Jawa Barat, saya berharap Kesbangpol jadi leading sector untuk kelestarian ideologi di negara kita. Di lingkungan pemerintahan dulu," kata Bedi.
Kepala Kesbangpol Jabar Iip Hidajat mengatakan, pihaknya terus berupaya membina ASN. Pihaknya pun menyadari, peran ASN sangat penting dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.
"Melalui diskusi ini pun, kita berharap ada satu rumusan tentang konsolidasi ideologi bagi ASN. Dalam pelatihan ASN misalnya, harus ada materi pelatihannya (wawasan ideologi). Lalu kita masuk ke kurikulum lokal, nanti dikolaborasikan," kata Iip.
Disinggung kasus intoleransi dan radikalisme di Provinsi Jabar, Iip tidak memungkirinya. Terlebih, kata Iip, Jabar memiliki penduduk paling banyak dan heterogen. "Jadi dinamikanya tinggi," ujarnya.
Meski begitu, Iip menolak anggapan warga Jabar tidak cakap dalam menghargai perbedaan. Iip juga tidak sependapat jika Jabar dicap sebagai provinsi paling rawan toleransi dan radikalisme.
"Kalau saya tidak sependapat Jabar paling rawan (intoleransi dan radikalisme), itu harus dibuktikan data dan survei. Karenanya, kita mengajak semua pihak menyamakan persepsi dalam memandang setiap persoalan menyangkut isu intoleransi, termasuk radikalisme di Jabar," tandas Iip.
Editor : Agus Warsudi
hari kesaktian pancasila bina pancasila ideologi pancasila jaga pancasila pancasila pancasila kikis paham radikal asn asn bermasalah bahaya radikalisme intoleransi
Artikel Terkait