ASN Dinilai Rawan Terseret Pusaran Intoleransi-Radikalisme, Bedi: Ini Bahaya

BANDUNG, iNews.id - Aparatur sipil negara (ASN) dinilai rawan masuk dan terseret pusaran paham intoleransi dan radikalisme. Karena itu, ASN harus dibekali penguatan ideologi Pancasila. 

Jumlah abdi negara ini cukup banyak sehingga memiliki dampak besar terhadap terjaganya nilai-nilai bernegara dan kebangsaan, khususnya di tengah maraknya isu intoleransi dan radikalisme saat ini.

"ASN merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, khususnya terkait ideologi Pancasila," kata Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman dalam diskusi bertemakan "Toleransi dan Keberagaman" di Kantor Badan Kesbangpol Jabar, Kota Bandung, Jumat (19/2/2021).

Bedi mengemukakan, pascareformasi, masyarakat tidak pernah lagi mendapat pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi negara. "Harus diakui, sejak reformasi, soal-soal kenegaraan kita abai. Soal Pancasila dan lain-lain. Sudah 20 tahun, tak pernah ada lagi negara hadir dalam konsolidasi ideologi ke masyarakat," ujarnya.

Kondisi tersebut, ujar Bedi, berdampak terhadap munculnya kasus-kasus yang tidak mencerminkan sikap saling menghormati perbedaan, seperti saat kontestasi politik berlangsung. "Kita bisa melihat saat kontestasi politik praktis, semua muncul. Medium menggunakan perbedaan sangat rawan," ujarnya.

Bedi memastikan negara harus bergerak cepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai berbangsa dan bernegara, terutama ASN sebagai garda terdepan dalam keberlangsungan pemerintahan. "ASN itu ring pertama," tutur Bedi.

Apalagi, kata Bedi, saat dilantik, ASN mengucap sumpah setia kepada Pancasila. "Jadi tidak menyalahi kalau kita concern ke ideologi negara kita. Jangan saat terjadi kontestasi politik praktis, perbedaan masuk menjadi komoditas politik praktis," ucapnya.

Bedi menekankan ASN merupakan warga yang berkarier dan mendapat peran strategis dalam keberlangsungan negara serta bisa masuk ke dalam sistem negara seperti pendidikan, keuangan, dan sektor lainnya. "Kalau dia (ASN) berbeda (pandangan) dalam menerapkan nilai-nilai bernegara, dia bahaya," ujar Bedi.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk memberikan penguatan pembinaan ASN, khususnya dalam pemahaman ideologi Pancasila.

"Di Jawa Barat, saya berharap Kesbangpol jadi leading sector untuk kelestarian ideologi di negara kita. Di lingkungan pemerintahan dulu," kata Bedi. 

Kepala Kesbangpol Jabar Iip Hidajat mengatakan, pihaknya terus berupaya membina ASN. Pihaknya pun menyadari, peran ASN sangat penting dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

"Melalui diskusi ini pun, kita berharap ada satu rumusan tentang konsolidasi ideologi bagi ASN. Dalam pelatihan ASN misalnya, harus ada materi pelatihannya (wawasan ideologi). Lalu kita masuk ke kurikulum lokal, nanti dikolaborasikan," kata Iip.

Disinggung kasus intoleransi dan radikalisme di Provinsi Jabar, Iip tidak memungkirinya. Terlebih, kata Iip, Jabar memiliki penduduk paling banyak dan heterogen. "Jadi dinamikanya tinggi," ujarnya.

Meski begitu, Iip menolak anggapan warga Jabar tidak cakap dalam menghargai perbedaan. Iip juga tidak sependapat jika Jabar dicap sebagai provinsi paling rawan toleransi dan radikalisme.

"Kalau saya tidak sependapat Jabar paling rawan (intoleransi dan radikalisme), itu harus dibuktikan data dan survei. Karenanya, kita mengajak semua pihak menyamakan persepsi dalam memandang setiap persoalan menyangkut isu intoleransi, termasuk radikalisme di Jabar," tandas Iip.

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini