8 Pejabat Lolos Seleksi Administrasi Sekda KBB, Ini Nama-Namanya

BANDUNG BARAT, iNews - Delapan pejabat lolos seleksi administrasi open bidding calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dari proses seleksi administrasi, ada 5 bakal calon yang belum mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) pimpinan 2. 

Hal itu diketahui dari beredarnya surat panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda KBB yang ditandatangani DR Yudi Rusfiana sebagai ketuanya. 

Surat nomor 006/PANSEL/2023 tertanggap 27 Februari 2023, menyebutkan ada delapan pejabat yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak. 

Mereka adalah Kadis Perkim KBB Ade Zakir; Kepala Bapenda KBB Duddy Prabowo; Kadisdukcapil KBB Hendra Trismayadi; Kadispora KBB Imam Santoso. 

Kemudian Sekretaris DPRD KBB Rony Rudyana; Kadisperindag KBB Ricky Riyadi, Kepala DP2KBP3A KBB Eriska Hendrayana; dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Moch Poppy Nopriadi.

Melihat komposisi itu, artinya tujuh pejabat di internal Pemda KBB akan bersaing dengan satu pejabat dari eksternal. 

Nama terakhir Moch Poppy Nopriadi sebenarnya bukan kejutan. Sebab, saat Sekda KBB masih dijabat oleh Asep Sodikin, nama tersebut sudah santer disebut-sebut bakal hijrah ke KBB.

Berdasarkan penelusuran, Moch Poppy Nopriadi sempat menjabat sebagai Kadinsos Kota Serang. Dia mengikuti open bidding Sekda Kota Serang pada 2020 dan masuk tiga besar. 

Saat itu, dia bersaing dengan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten Ahmad Syaukani, dan Kepala Bappeda Kota Serang Nanang Saefudin. Namun posisi Sekda akhirnya jadi milik Nanang Saefudin.

Terkait peserta open biding Sekda KBB, seorang pejabat saat dikonfirmasi membenarkan jika dirinya ikut proses tersebut. "Iya benar ikut," ucapnya singkat. 

Namun dia enggan berkomentar lebih jauh karena bukan ranahnya untuk menjelaskan. Di sisi lain lolosnya delapan pejabat dalam seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak ini juga menuai pertanyaan. 

Apalagi disinyalir ada lima pejabat di antara mereka yang belum mengikuti Diklat Pimpinan 2. Hal itu dikhawatirkan jadi pengganjal atau mengganggu kinerja mereka saat terpilih jadi sekda. 

Artinya, mereka harus mengikuti pendidikan Diklat Pimpinan 2 selama enam bulan dan otomatis harus meninggalkan pekerjaannya. 

Ternyata, proses pendaftaran dan seleksi administrasi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus bergulir. 

Mengomentari hal tersebut, Dodi Ahadiat mantan pejabat KBB,  memandang apa yang disampaikan DPRD KBB agar open biding ditunda dulu adalah usulan yang masuk akal. Selain karena polemik rotasi mutasi eselon 3 dan 4 masih berjalan, peserta yang daftar juga banyak yang belum ikut Diklat Pimpinan 2.

"Usulan open biding sekda ditunda bukan sebagai bentuk intimidasi DPRD kepada eksekutif, tapi agar kegaduhan rotasi motasi kemarin clear dulu. Apalagi ada peserta seleksi sekda yang juga belum ikut Diklat Pim 2," kata Dodi Ahadia, Senin (27/2/2023).

Pasalnya, lanjut mantan Kadishub KBB ini, polemik tersebut terkaitan dengan adanya isu transaksional karena beradar isu ada oknum yang menarik sejumlah uang. Sehingga itu perlu diluruskan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemda KBB. Jika tidak clear, maka akan ada kekhawatiran yang sama akan terjadi pada proses open bidding Sekda. 

Belum lagi isu yang beredar Sekda KBB yang akan terpilih berasal dari luar daerah. Meskipun secara aturan diperbolehkan pejabat dari eksternal ikut open bidding Sekda di KBB, namun itu jadi membuat kegelisahan di sejumlah kalangan. Pasalnya kalau betul sekda dari luar daerah berarti orang yang sudah lama mengabdi di Pemda KBB dianggap tidak mampu.

"Ya pasti lah ada perasaan tidak rela ketika tiba-tiba ada orang luar masuk dan jadi orang nomor satu di kalangan ASN KBB. Namun itu semua jadi hak Pa Hengki sebagai user, apakah keputusannya berpihak kepada kearifan lokal atau seperti apa, nanti saja liat," ujar dia.

Diketahui, DPRD KBB agar proses seleksi Sekda KBB dihentikan dulu sebagai imbas rotasi mutasi pejabat eselon 3 dan 4 yang belum lama dilakukan masih menuai polemik hingga kini.

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini