BANDUNG, iNews.id - Sebanyak 12 juta dari total 18 juta pekerja di Provinsi Jawa Barat ternyata belum dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, mereka tidak memiliki tabungan saat berhenti bekerja atau pensiu dan jaminan sosial lainnya.
"Saya masih memiliki PR. Masih belasan juta tenaga kerja di Jawa Barat yang belum masuk BPJS (Ketenagakerjaan). Baru 5 juta dari sekian juta (pekerjayang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan)," kata Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul dalam kegiatan House Warming BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci, Kota Bandung, Selasa (21/3/2023).
Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, belasan juta pekerja di Jabar yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan PR atau pekerjaan rumah bersama. Uu berharap, seluruh pekerja di perusahaan wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Itu akan lebih bagus karena BPJS salah satu solusi dalam masalah sosial kemasyarakatan khususnya tentang tenaga kerja," ujar Uu Ruzhanul Ulum.
BPJS Ketenagakerjaan, tutur Wagub Jabar, bisa menjadi solusi di kala pekerja mengalami kecelakaan maupun pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, kata Uu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan Jaminan Hari Tua (JHT).
"Baru 31 persen pekerja formal masuk kepada BPJS (Ketenagakerjaan). Ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab BPJS saja, termasuk pengusaha dan karyawan," tutur Wagub Jabar.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jabar Romie Erfianto mengatakan, masih banyak pekerja di Jabar yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dari 27 kota/kabupaten di Jabar, baru 31 persen pekerja yang jadi peserta.
"Masih banyak lagi karena kita pekerja di Jabar itu sebenarnya kurang lebih sekitar 18 juta, masih ada 12,6 juta lagi yang belum dicover. Jadi memang gap-nya masih sangat jauh," kata Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jabar.
Romie menytakan, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa bekerja sendiri untuk mendorong para pekerja mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan akan berkolaborasi dengan pemerintah agar semakin banyak pekerja di Jabar yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Apabila semua bergerak, gap coverage tersebut diharapkan bisa semakin rendah. "Pada tahun ini target kita bisa naik 10 persen. Jadi 41 persen atau 46 persen di-cover," ujar Romie.
Soal minimnya literasi masyarakat terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan, tutur dia, menjadi persoalan paling krusial dalam mendorong pekerja untuk mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Edukasi tentang manfaat program kesepertaan BPJS Ketenagakerjaan pun masih kurang di masyarakat.
"Tahunya ini (BPJS Ketenagakerjaan) program orang kantoran. Padahal sebenarnya, ini program untuk seluruh masyarakat pekerja, baik di sektor formal, maupun informal," tutur dia.
Romie mengungkapkan, iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat terjangkau yakni mulai Rp16.800. Dengan iuran yang terjangkau tersebut, setiap peserta bakal mendapatkan perlindungan dari kecelakaan dan kematian, bahkan beasiswa.
"Itu beasiswa untuk maksimal 2 orang anak, ditanggung sampai univerisitas. Nah ini kita dorong dan memberikan literasi," ucap Romie.
Dalam kegiatan House Warming tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mengenalkan pengembangan inovasi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan bagi peserta. Inovasi tersebut berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan kualitas layanan bagi peserta.
Terbaru, BPJS Ketenagakerjaan di seluruh kantor cabang kini hadir dengan mengusung konsep green design yang mana tampilannya semakin fresh dan hangat sekaligus ramah penyandang disabilitas.
"Jadi kami ada program layanan 24x7, peserta bisa melakukan akses cek saldo, cek kepesertaan, mengajukan klaim. Kalau mereka gak memiliki gadget, bisa ada layanan 24x7. Kami memperkenalkan juga layanan informasi yang ada CS, bisa mereka datang ke situ atau memanfaatkan Jamsostek mobile," ujar Romie.
Editor : Agus Warsudi
bpjs ketenagakerjaan ketenagakerjaan kartu pekerja kecelakaan pekerja wagub jabar Wagub Jabar Uu Ruzhanul
Artikel Terkait