Wasekjen PBNU: Gus Yaqut Telepon Saya, Katanya Tak Ada Afirmasi Syiah dan Ahmadiyah

JAKARTA, iNews.id - Di tengah polemik terkait isu rencana afirmasi Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia yang terus bergulir semakin ramai, Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi angkat bicara. Masduki Baidlowi menyatakan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak berencana melakukan afirmasi, hanya ingin berdialog. 

"Pak Menteri Agama sudah telepon saya. Katanya tidak ada afirmasi dan segala macam. Tapi lebih pada bagaimana memfasilitasi dialog agar mencari solusi sebagai warga negara," kata Masduki saat dihubungi iNews.id, Jumat (25/12/2020).

Baca Juga

Jagonya Keok di Pilkada 2020, Golkar Kabupaten Bandung Memanas 

Masduki menyebut maksud Gus Yaqut, sapaan akrab Menag Yaqut Chilil Quomas, membuka dialog untuk memberikan hak kelompok minoritas mendapatkan sebagai warga negara. "Negara memberikan fasilitas kepada warga negara tentang hak-haknya agar tidak dirugikan. Intinya dialog," ujarnya. 

PBNU, tutur Masduki, menyambut baik upaya dialog yang akan digelar Gus Yaqut. Hal itu untuk memastikan hak setiap warga negara dalam memeluk agama. "Kalau apa yang dibilang menteri agama seperti itu ingin memfasilitasi dialog bagaimana hak hak warga negara, ya benar," tutur Masduki.

Baca Juga

Zona Merah Ancam Purwakarta, GTPP Covid- 19 Optimistis Kasus Positif Turun di Akhir Tahun

Sebelumnya, Gus Yaqut mengatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Pernyataan itu merespons permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas. 

Baca Juga

Jalan Licin, Truk Muatan Roti Tujuan Ponorogo Nyaris Masuk Jurang di Gentong Tasikmalaya

Gus Yaqut tidak mau ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan. "Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut di Jakarta, Kamis 24 Desember 2020.

Seperti diberitakan sebelumnya, pernyataan Gus Yakut tersebut mendapat respons dari organisasi kemasyarakat (ormas) Islam. Pengurus Wilayah (PW) Persatuan Islam (Persis) Jabar menilai rencana afirmasi terhadap Ahmadiyah dan Syiah itu tidak tepat dan terkesan cari panggung. 

Baca Juga

Festival Maranggi 2020 Menuai Polemik, Begini Respons Ketua Harian GTPP Covid-19 Purwakarta

"Mestinya Menteri Agama yang baru jangan tergesa-gesa, apalagi terkesan ingin mencari panggung. Seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyatakan pendapat. Pelajari terlebih dahulu masalah penting yang kita hadapi, materi, substansi dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ketua PW Persis Jabar Iman Setiawan Latief, Jumat (25/12/2020).

Menurut dia, Syiah dan Ahmadiyah sangat bertentangan dengan mayoritas muslim di Indonesia, bahkan dianggap sesat. Sehingga hal ini akan berbahaya kalau mereka diakui keberadaannya secara legal oleh negara. 

Baca Juga

Korban Longsor Jayagiri Lembang Ditemukan Meninggal di Ruang Tengah Dekat Sofa

Menurut dia, tidak semua hal harus "dilegalkan". Terlebih, bila ditelisik, beberapa ajaran Ahmadiyah dan Syiah bertentangan dengan ajaran Islam yang asli, dan merupakan hal yang mendasar dan hakiki di dalam ajaran Islam. 

Bahkan beberapa kalangan menganggap mereka sudah keluar dari Islam. Sehingga pertentangan ini akan membuat gaduh dan tidak kondusifnya negara.

"Ada hal yang seharusnya lebih urgen dilakukan Menag sekarang. Misalnya harus melakukan upaya keras  mengubah stigma "korup" di Kementerian Agama, dengan manajemen dan reformasi birokrasi yang ketat dan baik," katanya.

Editor: Agus Warsudi