Warga Keluhkan Percaloan di Birokrasi, Bupati Hengki: MPP KBB Harus Segera Beroperasi

BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) berupaya menyelesaikan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Mekarsari, Ngamprah. Pembangunan MPP KBB upaya memberantas percaloan di birokrasi yang meresahkan dan dikeluhkan masyarakat.

Untuk menyelesaikan pembangunan MPP KBB dan dapat segera melayani masyarakat, pemda mengucurkan anggaran sebesar Rp2,5 milir. 

Baca Juga

6 Ritual Budaya di KBB Didaftarkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda

"Saya meninjau pembangunan MPP di kompleks pemda. Secara fisik sudah selesai tinggal sejumlah ornamen pelengkap yang belum selesai," kata Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan, Senin (26/12/2022).

Hengki Kurniawan menyatakan, perlu sejumlah penambahan dan instalasi jaringan, seperti perangkat komputer dan lainnya. Sebab nanti, MPP ini diharapkan bisa menjadi pelayanan perizinan satu atap karena akan mengajak instansi lain seperti Samsat dan Imigrasi.

Baca Juga

H+1 Natal 2022, Wisatawan Masih Padati Objek Wisata di Lembang KBB

Masyarakat KBB yang ingin mengurus paspor tidak perlu lagi ke Kota Bandung. Termasuk pengaduan masyarakat juga bisa dilakukan di MPP, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, atau juga untuk konsolidasi dan perubahan data.

Baca Juga

Akses Menuju Objek Wisata Lembang KBB Macet, Berlaku Buka Tutup Jalur 

"Kami lakukan secara bertahap. Tapi awal tahun diharapkan bisa dibuka dan ke depannya terus dilengkapi," ujar Hengki Kurniawan. 

Anggaran pembangunan MPP KBB, tutur Bupati Bandung Barat, dialokasikan dari APBD perubahan. Karena itu, tahun ini baru pembangunan fisik MPP terlebih dulu diselesaikan. 

Baca Juga

Ibu-Ibu di KBB Diajak Cegah Stunting, Mak Ganjar Jabar Siap Bantu Makanan Bergizi

Tahun depan akan ada penambahan anggaran lagi sekitar Rp3-4 miliar untuk pengadaan server dan perangkat lain dengan spesifikasi tinggi. 

Kehadiran MPP di lingkungan Pemda KBB sebagai solusi penanganan pelayanan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Salah satunya praktik percaloan berkaitan dengan perizinan yang meresahkan.

Baca Juga

Jalur Wisata Lembang KBB Macet, Polisi Berlakukan Buka Tutup

Sebab MPP fokus ke bidang pelayanan publik di antaranya pelayanan Disdukcapil, BJB, dan DPMPTSP.

"Fokus MPP lebih menekankan pada kualitas pelayanan yang baik, cepat dan nyaman, serta terintegrasi dengan berbagai instansi pelayanan publik lainnya. Selain itu juga upaya untuk memberantas praktik percaloan di birokrasi dengan transformasi digital," tutur Bupati Bandung Barat.

Editor: Agus Warsudi