Wali Kota Ajay Ditangkap KPK, ASN Pemkot Cimahi Dapat Dukungan Moril agar Kinerja Tak Kendur

CIMAHI, iNews.id - Presidium Gerakan Pemuda Kota Cimahi menggelar aksi solidaritas dan dukungan moral kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat. Mereka mendukung ASN agar tak terpengaruh dengan tertangkapnya Wali Kota Cimahi Akay Muhammad Priatna oleh KPK. 

Pada aksi yang digelar di kompleks perkantoran Pemkot Cimahi, Jumat (4/12/2020) itu, perwakilan pemuda Cimahi itu memberikan bunga kepada para ASN sebagai simbol bentuk simpati terhadap kondisi saat ini.

Baca Juga

LSI Prediksi Paslon Ini Unggul di Pilbup Bandung 2020, Apa Indikatornya?

"Cimahi sekarang sedang diuji. Melalui aksi ini kami ingin memberikan support (dukungan) kepada para ASN di lingkungan Pemkot Cimahi agar tetap bekerja seperti biasa," kata Presidium Gerakan Pemuda Kota Cimahi Septian Anggi Suryana.

Presidium Gerakan Pemuda Kota Cimahi menyerukan agar ASN tetap bekerja profesional, memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat Kota Cimahi, dan tetap fatsun terhadap konstitusi. Apa yang menimpa wali kota jangan sampai membuat kinerja aparatur menjadi kendur.

Baca Juga

LSI Gelar Survei Jelang Pencobolosan, Ini Kekuatan 3 Paslon di Pilbup Bandung 2020

Dia mengemukakan, dampak secara psikologis ketika Wali Kota Cimahi ditangkap oleh KPK tiga kali berturut-turut sangat terasa. Hal ini akan akan berdampak semakin rendahnya kepercayaan masyarakat Kota Cimahi kepada pemerintah dalam mengelola urusan publik. 

Baca Juga

Akibat Warga Purwakarta Tak Disiplin Prokes, 1.513 Orang Positif Covid-19

"Kondisi itu (korupsi) tidak bisa dipukul rata, sebab tidak ada ASN yang terlibat dalam kasus yang menyeret wali kota. Makanya kami minta ke ASN untuk bekerja secara jujur, benar, dan sesuai aturan," ujarnya.

Menurut Septian, tertangkapnya wali kota harus menjadi momentum perbaikan bagi ASN agar menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayan publik. Mereka harus mengembalikan  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memberikan pelayanan sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Baca Juga

Polrestabes Bandung Tawarkan Dua Opsi Arus Lalu Lintas di Fly Over Jakarta

"Musibah ini harus menjadi pembelajaran agar jangan ada lagi pejabat yang korup. Sebab sejatinya atasan para birokrat ialah masyarakat, sedangkan wali kota hanyalah user," tutur Septian.

Editor: Agus Warsudi