Waduh, Pemprov Jabar Akan Potong Gaji ke-13 ASN untuk Bayar Tunggakan BPJS Kesehatan 

BANDUNG, iNews.id - Gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dipotong 1 persen. Nantinya, potongan gaji tersebut akan digunakan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 980/KS.01.02.06/PERBEND yang dikeluarkan tanggal 6 Juni dan ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jabar, Hanin Hayani Adam.

Baca Juga

Kesal Keuangan Desa Tak Transparan, Warga Pangkalan Purwakarta Desak Kades Mundur

Dalam surat itu disebutkan bahwa terdapat kekurangan iuran jaminan kesehatan dengan total tagihan senilai Rp8.238.379.804. 

Adapun kekurangan iuran itu disebabkan pemotongan upah 1 persen baru mulai diberlakukan bulan November 2020 dari yang seharusnya diberlakukan sejak Januari 2020.

Baca Juga

372 Ekor Sapi di Garut Terjangkit LSD, Dominan Ditemukan di Kecamatan Cilawu

"Pembayaran iuran wajib pegawai jaminan kesehatan bagi PPPU (Peserta Pekerja Penerima Upah) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud angka 4, dilaksanakan melalui pemotongan Gaji Ketigabelas," demikian bunyi surat itu sebagaimana dilihat pada Jumat (9/6/2023).

Saat dikonfirmasi, Hanin Hayani Adam membenarkan akan melakukan pemotongan gaji ke-13 ASN. Menurutnya, total potongan iuran wajib BPJS tiap bulannya adalah 5 persen.

Baca Juga

Bawaslu Sukabumi Angkat Bicara Kasus Ketua dan Bendahara Panwascam Cibadak Nyabu

Dia menjelaskan, sebesar 4 persen kewajiban itu dibayarkan dari pemberi kerja atau negara, sedangkan 1 persennya dipotong melalui upah pegawai.

"Iya, karena pada waktu itu ketika aturannya ada jadi iuran wajib pegawai itu ada 5 persen, 4 persennya oleh pemerintah 1 persennya oleh pegawai," katanya.

"Kalau misal tidak diselesaikan ya kasian, para pegawai itu ketika klaim BPJS ya ada tunggakan. Jadi gak bisa dibayar pemerintah jadi harus sama pegawainya," tuturnya.

Hanin mengaku, tidak mengetahui secara rinci besar pemotongan upah tiap ASN. Namun, dipastikan besar pemotongan berbeda-beda yang dimulai dari angka Rp500.000

Selain itu, ada aturan khusus yang diterapkan apabila upah mencapai angka lebih dari Rp 12 juta. "Iya betul (berbeda tiap ASN)," ucapnya.

Editor: Asep Supiandi