Waduh, Majalengka Masuk 5 Besar Kabupaten Miskin di Jabar, Ini Kata Bupati

MAJALENGKA, iNews.id - Kabupaten Majalengka ternyata masuk lima besar di Jawa Barat sebagai daerah miskin. Hal itu terjadi lantaran angka kemiskinan di kabupaten itu terbilang tinggi. 

Padahal Majalengka dalam beberapa tahun terakhir, menjadi sasaran baru para investor untuk menanam berinvestasi. Selain garmen, sejumlah industri dengan berbagai produksi seperti sepatu, rokok, makanan mulai tumbuh subur di daerah ini. 

Baca Juga

Viral Remaja Dikeroyok Sekelompok Orang di Jalan A Yani Cicadas Bandung

Bupati Karna Sobahi mengatakan, banyaknya industri itu menjadi salah satu pemicu tingginya angka kemiskinan di Majalengka. Karena seiring dengan Pandemi Covid-19 yang membuat sejumlah industri terpaksa harus memangkas karyawannya. 

"Kan sebetulnya itu bukan angka kemiskinan normal, (tapi) kemiskinan ekstrem yang disebabkan Pandemi Covid-19. Justru semakin banyak industri kaya kabupaten lain, semakin banyak PHK, semakin banyak kemiskinan," kata Karna.

Baca Juga

8 Tahun Tak Ada Penyesuaian Harga, Elpiji 3 Kg di Sukabumi Naik Rp3.000

Sebagai contoh, jelas Karna, tidak sedikit pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, tapi di dua perusahaan berbeda. Namun, saat terjadi pandemi, pasutri itu sama-sama terkena kebijakan pemangkasan karyawan di tempatnya bekerja masing-masing.

"Contoh, istrinya kerja di Litex, suaminya di Shoetown, diberhentikan. Cicilan motor, rumah, anak sekolah. Itulah sebetulnya," ujar dia.

Baca Juga

Kobong Ponpes Riadu Syamsyiah Sukabumi Terbakar Hebat, Perbekalan Santri Hangus

"Justru di kabupaten yang banyak industri, banyak PHK, semakin banyak meningkat itu angka kemiskinan. Petani mah nggak begitu terpengaruh oleh pandemi itu. Nah ini persoalannya," tutur Karna.

Seiring dengan penanganan pandemi yang dinilai berhasil, Karna menegaskan pihaknya mengingatkan pihak perusahaan untuk kembali mengakomodir para karyawan yang sebelumnya terkena PHK. 

"Makanya saat ini kita sedang tekan terus industri agar mengembalikan lagi orang-orang yang dirumahkan. Cerita tidak ada PHK, itu diganti dengan (istilah) dirumahkan. Di-PHK namanya," kata dia.

Terpisah, Senior Manager Industrial PT SLI Agus Rusyana mengatakan, selama masa Pandemi, perusahaannya tidak memberlakukan PHK kepada para karyawannya. Namun, Agus mengaku memang ada pengurangan jumlah karyawan selama Pandemi itu terjadi.

"Selama pandemi dari tahun 2020 sampai saat ini tidak ada PHK yang dilakukan. Pengurangan karyawan terjadi secara alamiah saja, yakni karena mengundurkan diri atau sebab lain yang wajar," katanya.

Disinggung apakah saat ini perusahaannya masih membuka rekrutmen karyawan, Agus menjelaskan untuk sementara dihentikan terlebih dahulu.

"Saat ini proses rekrutmen sedang di-hold dulu. Dengan kondisi ekonomi global dan ancaman resesi, sangat berdampak terhadap order yang diterima. Untuk industri alas kaki sendiri, rata-rata penurunan order sampai 40 persen," ucap dia.

Editor: Asep Supiandi