Wacana Provinsi Sunda, Komisi V DPRD Jabar Sebut Riskan, Kenapa?

BANDUNG, iNews.id - Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda terus bergulir dan menguat. Komisi V DPRD Jabar yang membidangi kebudayaan menyatakan, wacana tersebut harus dikaji lebih dalam bersama seluruh stakeholder, termasuk budayawan di Provinsi Jabar. 

"Saya kira bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi usulan itu sebaiknya dikaji dulu dengan amat mendalam bersama para stakeholder, termasuk budayawan di Provinsi Jawa Barat," kata anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Wahyu Wijaya, Rabu (2/2/2022). 

Baca Juga

Ini Harapan Ridwan Kamil kepada Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo

Asep menilai, mengubah nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Sunda dengan alasan suku Sunda di Jabar lebih dominan, bisa menjadi sangat riskan. 

"Sesungguhnya isu tersebut bisa menjadi amat riskan mengingat basis budaya atau etnis di Jawa Barat bukan hanya Sunda, tetapi ada juga Betawi dan Cirebonan," ujar Asep.

Baca Juga

La Nyalla Dukung Nama Provinsi Jawa Barat Diubah Jadi Provinsi Sunda

Menurut Asep Wahyu Wijaya, wacana Provinsi Sunda bisa bergulir jika Provinsi Jabar dimekarkan terlebih dulu menjadi tiga provinsi berdasarkan keberadaan tiga etnis tersebut. 

Baca Juga

Heboh Tri Suaka Konser, Ridwan Kamil Instruksikan Bupati Subang Bertindak Tegas

Dia mencontohkan, misalnya, Purwakarta bergabung dengan di Bandung, Sumedang, dan Priangan, menjadi Provinsi Sunda. Lalu warga yang berada di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning), menjadi Provinsi Cirebon.

Sedangkan warga yang tinggal di Karesidenan Bogo dan Bekasi, menggunakan nama Provinsi Pakuan atau Bogor Raya. "Lain hal kalau Provinsi Jabarnya dimekarkan terlebih dulu menjadi tiga provinsi. Begitu kan?" tuturnya.

Baca Juga

Ini 3 Langkah Taktis Ridwan Kamil Atasi Lonjakan Omicron di Jabar

Karena itu, kata Asep, jika ada keinginan untuk mengubah nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Sunda tanpa disertai keinginan untuk memekarkan Provinsi Jabar, wacana tersebut sebaiknya dikaji lebih dalam.

"Sebaiknya ngobrol dulu lah para tokoh-tokoh dan budayawannya, baik yang berasal dari unsur perwakilan Betawi, Sunda maupun Cirebon, sehingga kami pun bisa nyaman saat menerima keinginan tersebut," ucap Asep.

Baca Juga

Kasus Omicron di Jabar Melonjak, Ini Kata Ridwan Kamil soal WFH

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun sempat menanggapi wacana tersebut. Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, wacana tersebut harus disepakati warga di seluruh daerah di Jabar. 

"Jika tidak ada kesepakatan, maka hidup ini tidak akan maslahat. Sehingga, saya istilahnya melihat sebuah wacana itu silakan saja, tapi masih panjang perjalanannya karena harus dipahami dan disetujui oleh pihak yang merasa berbeda, kalau itu (Provinsi Sunda) dihadirkan," ujar Kang Emil di Bandung, Rabu (14/10/2020).

Kang Emil, menutur, ada tiga budaya di Jawa Barat, yakni Sunda Priangan, Cirebonan, dan Betawian. "Jawa Barat itu budayanya ada tiga. Ada Sunda Priangan, ada Cirebonan yang bahasanya Jawa, dan ada Betawian. Jadi, menyepakati dulu kata Sunda itu harus dipahami, disepakati oleh sekian persen orang Jawa Barat di Cirebonan dan sekian persen orang Jawa Barat di daerah Betawi," tutur Gubernur. 

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung keinginan masyarakat Sunda untuk mengubah nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Sunda. Keinginan itu tertuang dalam Maklumat Sunda yang kemudian diamanatkan kepada LaNyalla agar diperjuangkan ke Pemerintah Pusat.

"Kemajuan daerah dapat dicapai dengan semangat kecintaan warga terhadap tanah kelahirannya. Salah satu jalan untuk membangkitkan semangat tersebut, bisa dicapai dengan menggugah kesadaran kolektif warganya tentang hakikat sejarahnya," kata LaNyalla usai menerima Maklumat Sunda, di Subang, Rabu (2/2/2022). 

Editor: Agus Warsudi