Wacana Kenaikan BBM, Ketua DPW PKS Jabar: Membebani Rakyat, Sebaiknya Ditunda

BANDUNG, iNews.id - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jabar angkat bicara terkait wacana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pertalite dan solar pada awal September 2022. Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu tegas menolak wacana kenaikan harga BBM bersubsidi itu karena membebani rakyat.

Karena itu, Kang Haru, sapaan Ketua DPW PKS Jabar itu, meminta pemerintah menunda menaikkan harga BBM kenaikan BBM tersebut. Pemerintah sebaiknya berpihak kepada rakyat daripada menaikkan harga BBM sebesar 30 persen. "Rencana kenaikan BBM bersubsidi agar ditinjau ulang, karena sangat membebani rakyat," kata Haru Suandharu, Selasa (30/8/2022).

Baca Juga

Pemerintah Diusulkan Reformasi Subsidi BBM agar Tak Bebani APBN

Kang Haru menyatakan, sebaiknya pemerintah melihat kondisi ekonomi rakyat saat ini yang masih terpuruk akibat terdampak badai pandemi Covid-19 selama dua tahun.

Baca Juga

Polda Kalteng Bongkar Penimbunan BBM Biosolar Bersubsidi, 3 Pelaku Ditangkap

"Saya melihat pemerintah sebaiknya melihat kondisi ril rakyat saat ini. Tunda rencana ini (kenaikan BBM bersubsidi). Bahkan, seperti pembangunan IKN, kereta cepat (ditunda). Silakan saja (dilanjutkan pembangunan IKN dan kereta cepat) jika kondisi ekonomi membaik," ujar Kang Haru yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar tersebut.

Saat ini, tutur Ketua DPW PKS Jabar, saat ini dunia dalam resesi global. "Di tengah resesi global saat ini, kondisi negara saat ini belum tepat untuk membangun mega proyek yang digaungkan pemerintah," tutur Ketua DPW PKS Jabar.

Baca Juga

Infografis Subsidi BBM Bisa Tembus Rp698 Triliun

Ibaratnya, kata Kang Haru, seperti rumah roboh yang menimpa rakyat. "Apa artinya monumen luar biasa tersebut, jika membebani rakyat. Ibarat sudah jatuh, tertimpa rumahnya yang roboh," ucap Kang Haru.

Editor: Agus Warsudi