Vaksinasi Masih Rendah, Ridwan Kamil Bentuk Divisi Khusus Percepatan  

BANDUNG, iNews.id -  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi untuk mengejar target kekebalan kelompok atau herd immunity di Jabar. Divisi ini dibentuk lantaran vaksinasi di Jabar masih rendah dibanding total populasi.

Sekadar diketahui, besarnya populasi menjadi salah satu kendala Jabar dalam program vaksinasi Covid-19. Bahkan, hingga saat ini, laju vaksinasi di Jabar terbilang masih rendah, vaksinasi dosis pertama menempati posisi 30 (12,88 persen) dan dosis kedua posisi 21 (5,95 persen) secara nasional. 

Baca Juga

Ekonomi Semakin Berat, Pemkot Bandung Berharap PPKM Turun ke Level 3

Oleh karenanya, untuk mempercepat laju vaksinasi, Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar, Ridwan membentuk Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi untuk mempercepat pemberian vaksinasi kepada masyarakat. 

Ridwan Kamil pun telah menunjuk Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dedi Supandi sebagai Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar. 

Baca Juga

Truk Tabrak Trailer di Cirebon, Kernet Tewas Tergencet, Dadanya Remuk

"Sebagai gebrakan, kita akan memastikan letak kesamaan target di setiap daerah dalam melaksanakan vaksinasi," ujar Dedi menyikapi penunjukkan dirinya sebagai Ketua Divisi Khusus Vaksinasi, Selasa (3/8/2021). 

Dengan upaya tersebut, kata Dedi, pihaknya yakin, program vaksinasi di 27 kabupaten/kota di Jabar bisa berjalan optimal, baik secara cakupan maupun persentase. 

Baca Juga

Urus Perceraian di Masa PPKM, 100 Pasutri di Purwakarta Tertunda Jadi Janda dan Duda

"Untuk itu, kesamaan kebijakan vaksinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga perlu kita lakukan," katanya. 

Terlebih, lanjut Dedi, secara teori, herd immunity dapat tercapai jika vaksinasi sudah menyasar 70 persen dari total populasi. Dedi berkomitmen akan merealisasikan sasaran target vaksinasi seusai mandat pemerintah pusat itu.

"Artinya, bila jumlah penduduk Jabar sekitar 45 juta, maka 70 persennya atau 37 juta harus divaksin untuk mencapai herd immunity. Tinggal dipetakan per kabupeten kota," ujarnya. 

Pihaknya pun akan memaksimalkan komunikasi yang efektif hingga level bawah atau fasilitas layanan kesehatan (fasyankes), termasuk penguatan penggunaan platform data stok vaksin (SMILE) untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi lintas institusi, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga fasyankes.

"Hal tersebut dilakukan dengan cara peningkatan compliance rate dari pelaporan menggunakan aplikasi SMILE, mendorong adanya pencatatan laporan konsumsi vaksin oleh TNI dan Polri," terangnya. 

Dedi pun mengaku telah merumuskan sejumlah program guna mempercepat laju vaksinasi di Jabar, salah satunya melalui konsep vaksin gendong.

"Jadi nantinya setiap anak atau siswa pelajar ini membawa kedua orang tuanya juga kakek dan neneknya untuk mendapatkan vaksin," kata Dedi. 

Konsep yang akan diterapkan, yaitu menjadikan vaksin sebagai syarat berkegiatan di berbagai aspek kehidupan, termasuk saat hendak berpergian atau traveling. 

"Contohnya, kalau ada yang mau izin mendirikan perusahaan, maka dari sekian persen karyawan itu harus sudah divaksin. Jika sudah menunjukkan itu, baru dapat diproses untuk mendapatkan izin," ucapnya. 

Editor: Asep Supiandi