UPI: Calon Mahasiswa Diterima SNMPTN Tak Bisa Daftar SBMPTN
Selasa, 09 Maret 2021 - 11:01:00 WIB
Arif Budianto
"Sebelum mendaftar SBMPTN, pastikan sudah memiliki akun LTPMT. Karena kalau tidak punya account akan menyusahkan buat siswa dan kami. Banyak kasus, mereka telat dan tidak punya LTPMT," tutur Asep.
Baca Juga
Kesetaraan Gender saat Pandemi, Ini Cerita Kadinkes Kota Bandung Ahyani Raksanagara
Sementara itu, khusus pada SBMPTN tahun ini, UPI akan menyediakan kuota sebanyak 4.561 calon mahasiswa baru. Jumlah tersebut sebanyak 30 persen dari total kuota 10.115 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan PTN BH yang ditetapkan pemerintah.
Lokasi UTBK sendiri ada di beberapa tempat. Mulai dari UPI Bumi Siliwangi di Kota Bandung, Politeknik Bandung, Politeknik Pos, serta UPI kampus Cibiru, UPI kampus Purwakarta, dan UPI Sumedang.
Baca Juga
Sering Resahkan Masyarakat, Motor Berknalpot Bising di Cianjur Dirazia
Editor: Agus Warsudi
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
News
5 tahun lalu
Pendaftaran SNMPTN Ditutup 2 Hari Lagi
News
5 tahun lalu
Pendaftar SNMPTN Capai 192.947 Siswa
News
5 tahun lalu
SNMPTN Dibuka, Pendaftar Capai 101.459 Siswa
Travel
5 tahun lalu
SBMPTNP 2021 Diresmikan, Sandiaga Uno: Poltekpar Harus Berinovasi
Jabar
35 menit lalu
Jadwal SIM Keliling Bandung Hari Ini 7 Oktober 2025, Cek Lokasi dan Persyaratan
Jabar
19 jam lalu
Geger! Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung, Evakuasi Berlangsung Dramatis
Berita Terkini
Jabar
35 menit lalu
Jadwal SIM Keliling Bandung Hari Ini 7 Oktober 2025, Cek Lokasi dan Persyaratan
Jabar
42 menit lalu
Detik-Detik Evakuasi Macan Tutul yang Masuk ke Hotel di Sukasari Bandung
Jabar
1 jam lalu
Contoh Teks Ceramah Maulid Nabi Bahasa Sunda, Singkat Penuh Hikmah
Jabar
9 jam lalu
Meteor Jatuh di Cirebon, BMKG Pastikan Fenomena Langka Tak Timbulkan Dampak di Darat
Jabar
11 jam lalu
3 Jalur Alternatif ke Ciawi, Pilihan Tepat Saat Tol Jagorawi Macet Parah!
Jabar
14 jam lalu
Bupati Bogor Pimpin Rapat Perumusan Perbup Bantuan Keuangan Desa