Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Garut Sebut 8 Tahun Bupati Gagal

GARUT, iNews.id - Mahasiswa di Kabupaten Garut menolak wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pertalite dan solar, Selasa (30/8/2022). Penolakan disampaikan dalam unjuk rasa yang digelar puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Garut di dua lokasi berbeda. 

Puluhan mahasiswa yang membawa bendera dan spanduk bertuliskan "Menolak Kenaikan BBM" itu berunjuk rasa di depan kompleks Sekretariat Daerah (Setda) dan DPRD Kabupaten Garut. Selain berisi tulisan menolak kenaikan BBM, spanduk mahasiswa juga berisi kata-kata, "8 Tahun Bupati Gagal".

Baca Juga

Video Viral Longsor Galian Pasir Leles Garut, Warga Panik

Koordinator unjuk rasa Taufik Rofi Nugraha mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi dapat menimbulkan multiplier effect. "Dampaknya seperti inflasi tinggi, turunnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya angka kemiskinan," kata Taufik pada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (30/8/2022). 

Pemerintah pusat, ujar Taufik Rofi Nugraha, sejauh ini belum menyelesaikan persoalan yang selalu terjadi di setiap tahun, yakni penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Subsidi lebih banyak dinikmati orang mampu dibanding masyarakat miskin. 

Baca Juga

Heboh Video Longsor Galian Pasir Leles Garut di TikTok, Polisi: Kegiatan Teknik Tambang

"Hasil riset kami melalui media massa nasional tanggal 12 Juli 2022 lalu, terungkap sekitar 60 persen konsumen yang menggunakan BBM subsidi adalah kelompok menengah ke atas, dengan pemanfaatan mencapai 80 persen dari total konsumsi," ujar Taufik Rofi Nugraha. 

Baca Juga

Operasi Pasar Kedua, Bea Cukai Sita Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal di Garut

Taufik Rofi Nugraha menuturkan, pemerintah hingga kini masih memberlakukan subsidi untuk tiga jenis BBM, yaitu, solar, pertalite, dan pertamax. Subsidi yang ditanggung APBN  pada 2022 sebesar Rp502 triliun dan bisa membengkak menjadi Rp698 triliun jika kuota BBM subsidi yang diterapkan sebanyak 23,05 liter untuk pertalite dan 15,1 juta liter untuk solar.

"Untuk menanggulangi postur subsidi yang membebani APBN ini, pemerintah berencana mengurangi beban dengan menaikan harga BBM. Tapi perlu diingat, bahwa kenaikan harga BBM tidak sesimpel itu, karena risiko dan dampak turunannya sangat luas," tutur Taufik Rofi Nugraha. 

Baca Juga

Angkot Tabrak 7 Siswa yang Sedang Jajan di Garut, 1 Pelajar Tewas

Mewakili mahasiswa, Taufik mengatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan harga BBM tersebut. Ia menyarankan agar pemerintah lebih berfokus pada penyaluran BBM bersubsidi agar tidak salah sasaran. "Terlebih dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya memulihkan ekonomi masyarakat secara umum dan pelaku UMKM khususnya," ucapnya. 

Baca Juga

3 Rumah di Cisurupan Garut Ludes Terbakar, Diduga Dipicu Gas 3 Kg Meledak

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Gerindra Enan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Enan menilai rencana kenaikan harga BBM itu sebaiknya ditunda pemerintah. 

"Kami dari Fraksi Partai Gerindra di DPRD Garut memohon kepada pemerintah untuk menunda dulu kenaikan harga BBM karena sekarang dalam masa pemuluhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tolong dipertimbangkan untuk kenaikan saat ini," kata Enan.

DPRD Garut, ujar Enan, mendorong pemerintah untuk fokus terlebih dahulu pada penerapan aplikasi MyPertamina yang beberapa waktu lalu digulirkan. Efektivitas aplikasi tersebut sebagai kontrol penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat luas semestinya diuji terlebih dahulu.

Editor: Agus Warsudi