THR Cair Kapan? Simak Peraturan THR 2023
JAKARTA, iNews.id - Tunjangan Hari Raya karyawan swasta masih belum cair? Ada baiknya kita simak terlebih peraturan mengenai THR 2023. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan aturan mengenai pemberian tunjangan hari raya atau THR Keagamaan 2023 pada Selasa (28/3/2023).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, THR ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja/buruh serta keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan.
“Kemenaker telah memberikan landasan hukum sesuai Surat Edaran M/2.HK.0400/III/2023 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 2023 bagi pekerja/buruh di perusahaan,” kata Ida dalam konferensi pers kebijakan pembayaran THR 2023 secara daring, Selasa (28/3/2023) lalu.
Menurutnya, THR diperlukan pekerja untuk memenuhi kebutuhan jelang Lebaran, sehingga jika ada pengusaha mencicil maupun tidak memberikan THR, maka pemerintah bakal mengenakan sanksi, mulai dari sanksi ringan hingga berat.
"THR ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan," katanya.
Selain itu, pembayaran THR tahun ini tidak boleh dicicil seperti tahun sebelumnya. Pasalnya, Ida menilai perekonomian sudah semakin pulih dan perusahaan harus membayar THR secara penuh.
Ida mengingatkan bahwa pemberian THR keagamaan merupakan suatu kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh pengusaha atau perusahaan.
Aturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh Di Perusahaan.
Mereka yang berhak menerima THR di antaranya, karyawan tetap, karyawan kontrak, hingga buruk harian lepas. Besaran THR sebesar upah 1 bulan buruh, berlaku untuk semua karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, Bunda.
Sementara untuk karyawan dengan masa kerja 1 bulan atau kurang dari 12 bulan akan mendapatkan THR sesuai dengan hitungan proporsional.
“Besarnya THR bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional,” ujar Ida.
Editor: Komaruddin Bagja