Tanggapi Polemik Tes Swab Habib Rizieq, Ini Kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil

BANDUNG, iNews.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi polemik tes swab Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Menurut Ridwan Kamil setiap tokoh publik wajib membuka informasi kepada masyarakat luas.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, alur data hasil tes swab dimulai dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 kabupaten/kota untuk kemudian diinput menjadi data Satgas Covid-19 pusat.

Baca Juga

Emak-emak di Garut Unjuk Rasa di Bundaran Simpang Lima Tolak Habib Rizieq

Data tersebut kemudian diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebagai informasi terkait perkembangan kasus Covid-19, termasuk penanganannya.

"Makanya diumumkan. Ada berapa jumlah orang setiap hari yang sembuh, sakit, meninggal. Yang meninggal datanya kan dari rumah sakit, jadi alur itu pasti ada," kata Kang Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/11/2020).

Baca Juga

Kapolda Jabar Ancam Tindak Tegas Siapa Saja yang Halangi Penanganan Covid-19

Kang Emil mengemukakan, pengumuman hasil tes swab individu harus didahului dengan kesepakatan dengan yang bersangkutan. Namun begitu, khusus tokoh publik yang memiliki pengaruh, berkewajiban memberikan informasi secara terbuka jika dinyatakan positif Covid-19.

Baca Juga

Selain Penumpang, Elf yang Tabrak Truk di Tol Cipali Juga Angkut Motor

"Kalau dia tokoh publik punya kewajiban (membuka informasi). Kalau bukan tokoh publik memang tidak ada pengaruh besar, tapi kalau tokoh publik, maka ada ratusan mungkin ribuan orang yang pernah berinteraksi harus mewaspadai," ujarnya.

"Tanpa informasi itu, maka ada ancaman bagi epidemologi atau istilahnya potensi super super gede," tutur Kang Emil.

Baca Juga

Ini Identitas Korban Tewas Elf Tabrak Truk di Tol Cipali Purwakarta

Disinggung mengenai upaya hukum yang dilakukan Pemkot Bogor dalam menyikapi polemik tersebut, Kang Emil mengatakan, hal itu merupakan kewenangan skala lokal.

"Selama masih bisa ditangani oleh -atgas kota Kabupaten, itu kewenangannya. Menjadi tugas provinsi pada saat level lokalnya tidak sanggup mengurusi," kata Gubernur Jabar.