Tak hanya Penyakit Kelamin Sifilis, Kasus TBC juga Tinggi di Jabar

BANDUNG, iNews.id - Tidak hanya penyakit kelamin sifilis, kasus tuberkulosis (TBC) juga tinggi di Jawa Barat. Jumlah kasus terus meningkat sejak 2021 sampai saat ini.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat Rochady HS Wibawa mengatakan, kasus positif TBC merata di 27 kabupaten/kota dan dilaporkan setiap tahun meningkat. 

Baca Juga

Waspada! Kasus Penyakit Kelamin Raja Singa Banyak di Kota Bandung, 830 Penderita

"Kasus baru TBC di Jabar itu semakin meningkat. Pada 2021, sekitar 92.000 kasus baru TBC. Kemudian 2022, ada 159.000 kasus baru. Sedangkan dari Januari-April 2023 sebanyak 47.000 kasus baru," kata Kepala Bidang P2P Dinkes Jabar, Sabtu (10/6/2023). 

Walaupun tergolong tinggi, ujar Rochady HS Wibawa, kasus TBC di Jabar belum ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB). Status KLB ditentukan oleh kepala daerah di kabupaten/kota. 

Baca Juga

Subdit IV Polda Jabar Selamatkan Ibu dan Anak asal Cianjur Korban TPPO ke Suriah

"TBC tidak darurat, karena kalau darurat itu kan KLB itu semua keputusannya ada di kepala daerah. Tapi setidaknya kita harus waspadai," ujar Rochady HS Wibawa.

Kabid P2P Dinkes Jabar menuturkan, penanganan TBC tergolong panjang. Selain itu, perawatan penderita juga tidak bisa mudah. 

Baca Juga

Waduh, Pemprov Jabar Akan Potong Gaji ke-13 ASN untuk Bayar Tunggakan BPJS Kesehatan 

Obat-obatan yang dikonsumsi penderita TBC tergolong mahal. Belum lagi soal penularan penyakit ini sangat mudah.

Baca Juga

 Jabar Duduki Peringkat 2 Kasus Sifilis Terbanyak, Begini Upaya Ridwan Kamil 

"Ini kan menjadi permasalahan sebetulnya, pengobatannya selama 6 bulan. Terus kalau menular ke anak-anak seperti apa TBC ini," tutur Kabid P2P Dinkes Jabar.

Rochady HS Wibawa mengatakan, obat TBC itu ada beberapa macam. Dua di antaranya, sensitif dan resisten bagi penderita. Untuk resisten, obat ini tidak bisa dipakai.

Baca Juga

Waduh, Jabar Jadi Wilayah Terbanyak Kedua Kasus Raja Singa, Dinkes Lakukan Ini

"Itu obat mahal. Satu kali pengobatan bisa sampai Rp250 juta. Satu hari rata-rata obat yang diminum sekitar Rp14 juta. Kalau misalnya itu dibiayai APBD, kayanya bisa habis," ucap Rochady HS Wibawa.

Pemprov Jabar, ujar dia, memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan penanganan terhadap penderita. Sebab, pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kebijakan penuh untuk menangani kasus itu.

Namun, Pemprov Jabar turut membantu memberikan obat di puskesmas. "Pemprov kan tidak punya area. Nah yang punya area itu kabupaten/kota. Kita (Pemprov Jabar) mah tinggal mendukung obat-obatan ke puskesmas. Kemudian alat-alat pemeriksaan deteksi dini juga agar selalu tersedia," ujar dia.

Editor: Agus Warsudi