Soal Patok yang Dipasang di Sawah Warga KBB, Ini Penjelasan Indonesia Power

Adi Haryanto · Senin, 13 Desember 2021 - 15:00:00 WIB
Soal Patok yang Dipasang di Sawah Warga KBB, Ini Penjelasan Indonesia Power
Petugas sedang menghitung titik koordinat untuk dipasangkan patok pembatas tanah antara milik PT Indonesia Power Saguling POMU dengan lahan milik masyarakat di sejumlah kecamatan di bagian selatan KBB. (Foto: Istimewa)

BANDUNG BARAT, iNews.id - Patok-patok tanah di sawah dan lahan warga Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), diklaim milik PT Indonesia Power (IP) Saguling POMU. Pemasangan patok tersebut merupakan bagian dari program penataan aset lahan yang merupakan milik PT IP Saguling POMU.

Selain itu pemasangan patok juga  bagian dari kegiatan pengukuran batas tanah tahap ketiga yang dilakukan di tahun ini.

"Itu memang patok-patok yang kami pasang. Tidak tiba-tiba, karena sudah direncanakan lama. Ini adalah tahap lanjutan dari proses sebelumnya yang sudah dilakukan," kata General Manager PT Indonesia Power Saguling POMU, Rudiansyah, Senin (13/12/2021).

Dia menjelaskan pada tahun 2021 ini, pihaknya sedang melaksanakan kegiatan pengukuran batas tanah milik PT IP di bantaran Waduk Saguling sepanjang 246 kilometer dari total 475  kilometer garis batas tanah milik PT IP.

Pengukuran batas tanah yang dilakukan, berdasarkan pada bukti-bukti kepemilikan tanah PT Indonesia Power. Di antaranya sertifikat HPL Nomor 1 tahun 1998, peta pembebasan lahan Tahun 1980 dan warkah pembebasan lahan tahun 1980.

Pelaksanaan pengukuran juga dilengkapi dengan pemasangan patok batas per 100 meter dan patok Benchmark (BM)/referensi per 2 kilometer. Lokasi pengukuran pada tahap ini dimulai dari Desa Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas sampai dengan Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor KBB. 

"Ini sebenarnya pengukuran tahap ketiga, untuk tahap pertama dilaksanakan tahun 2011 dan tahap kedua tahun 2012, semuanya berjalan lancar tidak ada riak-riak atau protes," ujarnya.  

Menurutnya, tujuan dari pengukuran batas lahan untuk digitalisasi dokumen aset tanah milik PT IP, agar batas tanah sesuai antara bukti kepemilikan dengan realisasi di lapangan. Kemudian adanya kepastian hukum kepemilikan aset tanah, serta sebagai mitigasi pencegahan sengketa dengan pihak lain dan penyerobotan tanah aset negara. Termasuk menjaga volume tampung efektif dan jagaan banjir waduk. 

Editor : Asep Supiandi

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: