Sekda KBB : Penindakan Pelanggaran PPKM Level 3-4 Lebih Persuasif dan Humanis

BANDUNG BARAT, iNews.id -PPKM level 3-4 yang diterapkan hingga 25 Juli 2021, tidak ada perbedaan mendasar dengan PPKM Darurat. Oleh karenanya Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan prokes.

Selain juga untuk tetap menaati semua aturan yang telah diterapkan selama PPKM Darurat yang sudah diterapkan sejak 3-20 Juli 2021.

Baca Juga

Bupati Purwakarta Bantah Kematian 14 Pasien di Holistic akibat Kekurangan Oksigen

"Aturan yang diterapkan masih sama, antara PPKM Darurat dan PPKM Level 3-4 ini. Jadi masyarakat tak perlu bingung, ikuti saja anjuran dan instruksi pemerintah, khususnya dalam menjalankan prokes," kata Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin, Jumat (23/7/2021).

Asep mencontohkan, untuk rumah makan masih tetap tidak boleh melayani makan di tempat atau harus tetap menerapkan sistem take away. Begitupun dengan jam operasional tempat usaha, pertokoan dan minimarket yang maksimal pukul 20.00 WIB. 

Baca Juga

Segera Beroperasi, Pembangunan Akses Tol ke BIJB Kertajati Majalengka Dikebut

Sementara untuk sektor esensial dan non esensial, pihaknya hingga saat ini masih melakukan kajian karena ada beberapa hal yang harus dimatangkan dalam PPKM Level 3-4 ini. Terutama dalam hal aturan dan terkait dengan pelayanan ke masyarakat. 

"Semuanya akan tetap dipantau sama Satpol PP dan tim Satgas Covid-19 di wilayah juga. Hanya saja kami mendorong dalam penindakannya harus persuasif dan lebih mengedepankan aspek humanis," tuturnya. 

Baca Juga

Soal Unjuk Rasa PPKM Berujung Ricuh, Sekda Kota Bandung: Ada Dugaan Ditunggangi

Lebih lanjut dikatakannya, wilayah KBB menerapkan PPKM Level 3 ini sesuai instruksi dari pemerintah pusat dengan pertimbangan jumlah kasus Covid-19. Sementara Gubernur Jabar meminta agar semua kabupaten/kota di Jabar menerapkan PPKM Level 4 dengan pertimbangan pasien yang dirawat di rumah sakit dan pasien yang meninggal dunia masih banyak.

"Pertimbangannya mungkin kasusnya masih banyak, tapi kita belum pernah diberi penjelasan terkait indikatornya seperti apa. Yang pasti kita ikut arahan dari provinsi dan pusat," ucapnya. 

Editor: Asep Supiandi