Ridwan Kamil Sebut Kemenag Ambil Alih Pengelolaan dan Pembinaan Ponpes Al Zaytun

BANDUNG, iNews.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Kemenang mengambil alih pengelolaan dan pembinaan Ponpes Al Zaytun. Pemerintah tidak membubarkan Al Zatyun.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil merespons Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mengungkap beberapa alternatif terkait penyelesaian Polemik Al Zaytun. Selain itu, kata Ridwan Kamil, Polri sedang menyelidiki lahan milik Panji Gumilang yang diduga ilegal. 

Baca Juga

Santri Unjuk Rasa di Depan Ponpes Al Zaytun Tuntut Panji Gumilang Ditangkap

Diketahui, Wapres Ma'ruf Amin beberapa hari lalu menyebut ada kemungkinan ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut tidak dibubarkan. "Pembinaan yang dimaksud Wapres Ma'ruf Amin, yaitu, Ponpes Al-Zaytun nanti bakal diambil alih oleh Kemenag," kata Gubernur Jabar di Gedung Sate, Jumat (7/7/2023).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, masyarakat, mohon tetap kondusif. Pertama, tindakan pidana dengan penyelidikan dan penyidikan sedang dilakukan Polri. Kedua, proses pembekuan rekening, aliran-aliran dana yang mencurigakan juga sedang berproses di Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca Juga

Massa dan Polisi Saling Dorong, Demo di Ponpes Al Zaytun Berakhir Ricuh

Ketiga, pesantrennya sendiri (Ponpes Al Zaytun), sedang dibina itu artinya akan diambil alih oleh Kemenag, hanya butuh waktu. Untuk mengurus 7.000-an siswa itu tidak sesederhana itu kan. Gurunya dari mana, kualifikasinya apa. "Makanya rentang waktu pembinaan dan pengambilalihan itu pada saat masuk," kata Gubernur Jabar.

Baca Juga

Massa Pendukung Al-Zaytun Gerudug Kantor MUI, Sebut MUI Sudah Lampaui Batas Kewenangannya

Ditanya apakah guru di Ponpes Al Zaytun bakal diganti semua? Ridwan Kamil menyatakan, belum tentu. "Belum tentu juga. Tapi intinya, harapan masyarakat akan terwujud, ada ketenangan. Tidak ada lagi kontroversi. Insititusi yang diasumsikan sebagai sumber dinamika itu bisa dikelola, diambil alih langsung oleh Kemenag," ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menyatakan, Pemprov Jabar menargetkan proses pengambilalihan Ponpes Al Zaytun bisa selesai setelah penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Al-Zaytun selesai.

Baca Juga

Unjuk Rasa di Al Zaytun Indramayu Ricuh, Sejumlah Polwan Luka-luka

"Karena, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah seperti mencari tenaga pengajar untuk membina santri-santri Al-Zaytun," ujar Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Polri, tutur Gubernur Jabar, tengah melakukan penyelidikan terkait seluruh aset Panji Gumilang yang diduga ilegal, termasuk lahan seluas 1.200 hektare. "Tunggu hasil penyelidikan dari Mabes Polri," tutur Gubernur Jabar.

Baca Juga

Ada Alumni Ponpes Al Zaytun di NTB, Pemprov: Pasti Kita Awasi Pergerakannya

Diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat mengambil alih penanganan polemik dan kontroversi Ponpes Al Zaytun dan pimpinannya Panji Gumilang Alias Abu Toto. Langkah ini dilakukan untuk merespons keresahan yang muncul di masyarakat.

Telah tiga kali Ponpes Al Zaytun digeruduk pengunjuk rasa. Terakhir, aksi demonstrasi di Al Zaytun ricuh, Kamis (6/7/2023). Unjuk rasa itu digelar Alinsia Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indramayu (Asrii). Akibat kericuhan itu, sejumlah polwan terluka. 

Kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa Asrii hendak menerobos gerbang Ponpes Al Zaytun. Petugas Polres Indramayu yang berjaga berusaha menghalau mereka. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan polisi pun terjadi. Massa tetap memaksa bergerak untuk berunjuk rasa di depan pintu gerbang Al Zaytun untuk menyampaikan aspirasi. 

Buntut dari kericuhan tersebut, petugas kepolisian melakukan tindakan tegas dengan mengamankan beberapa pengunjuk rasa.

Editor: Agus Warsudi