Restitusi Herry Wirawan Dibebankan ke Kemen PPPA, Kajati Jabar: Seolah Negara Salah

BANDUNG, iNews.id - Tim jaksa penuntut umum (JPU) resmi mengajukan banding atas vonis Herry Wirawan. Selain berupaya agar predator seks anak itu dihukum mati, JPU juga meminta majelis hakim membebankan restitusi atau ganti rugi Rp331 juta kepada terpidana bukan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar Asep N Mulyana kepada wartawan di Kantor Kejati Jabar, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (22/2/2022). "Kami juga melakukan upaya hukum terkait dengan pembebanan restitusi," kata Kajati Jabar.

Baca Juga

Vonis Herry Wirawan, Ini Alasan Utama Jaksa Ajukan Banding

Asep N Mulyana menyatakan, restitusi kasus asusila berbeda dengan kompensasi. Sehingga, keliru bila restitusi dibebankan ke negara. Restitusi harus dibayar oleh Herry selaku terpidana. 

"Kalau restitusi dibebankan kepada negara, ini seolah-olah negara yang salah. Seolah, nanti akan menciptakan (anggapan), pelaku-pelaku lain kalau berbuat kejahatan, itu (restitusi) negara yang menanggung," ujar Asep N Mulyana.

Baca Juga

MUI Jabar Nilai Hukuman Penjara Seumur Hidup Setimpal bagi Herry Wirawan

Diberitakan sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung membebankan restitusi atau ganti rugi Rp331.527.186 kepada negara, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bukan Herry Wirawan. 

Baca Juga

Sikap Herry Wirawan Pascavonis Penjara Seumur Hidup, Kepala Rutan Kebonwaru: Biasa Saja

Pertimbangannya, terpidana Herry Wirawan tak bisa dapat dibebani hukuman membayar restitusi karena sudah divonis seumur hidup.

"Keseluruhan restitusi bagi korban berjumlah Rp331.527.186 dibebankan kepada Kemen PPPA," kata ketua majelis hakim Yohanes Purnomo Suryo dalam amar putusannya di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (15/2/2021).

Baca Juga

Jaksa Ajukan Banding, Kuasa Hukum Herry Wirawan: Kami Belum Tahu

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) I Gusti Ayu BintanG Darmawati Puspayoga mengatakan, terkait putusan hHakim yang menetapkan restitusi dibebankan kepada negara, tidak memiliki dasar hukum. Sebab, dalam kasus ini, Kemen PPPA tidak dapat menjadi pihak ketiga yang menanggung restitusi. 

Baca Juga

Tim Jaksa Resmi Ajukan Upaya Hukum Banding atas Vonis Herry Wirawan

Namun, Kemen PPPA masih menunggu putusan incracht (berkekuatan hukum tetap). Saat ini, Kemen PPPA akan membahas masalah restitusi itu dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Merujuk pada Pasal 1 UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi tidak dibebankan kepada negara," kata Bintang Puspayoga.

Editor: Agus Warsudi