Razia Tambang Ilegal, Ini Ancaman Polres Bogor ke Oknum yang Masih Nekat

Wildan Hidayat ยท Rabu, 15 Januari 2020 - 14:28 WIB
Razia Tambang Ilegal, Ini Ancaman Polres Bogor ke Oknum yang Masih Nekat
Kapolres Bogor AKBP M Joni, Rabu (15/1/2020) (Foto: iNews/ Wildan)

BOGOR, iNews.id - Polres Bogor bersama TNI melakukan razia tambang ilegal di kawasan yang rawan longsor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapolres Bogor AKBP M Joni yang memimpin razia berjanji akan menindak tegas setiap praktik-praktik tambang ilegal.

Razia dilakukan di kawasan Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/1/2020). Joni melakukan penutuban lubang-lubang tambang di tiga titik.

"Jadi hari ini sudah kita nyatakan bahwa di Kabupaten Bogor khsusunya di Bogor Bagian Barat. Seperti Sukajaya, Cigudeg, termasuk di wilayah-wilayah Jasinga. Itu saya nyatakan kegiatan tambang emas, termasuk bata dan pasir tanpa izin tidak diperbolehkan," kata Joni.

BACA JUGA:

Diminta Ridwan Kamil Setop Pembangunan Perumahan di Lembang, Bupati Bandung: Saya Cek Dulu

Warga Bandung Temukan Kerangka Manusia Duduk di Sofa

Joni mengatakan sudah melakukan penegakan hukum kepada oknum-oknum yang melakukan tambang ilegal. Sudah ada dua pengusaha termasuk operator yang ditahan.

"Kita sudah melakukan penegakan hukum, ada dua pengusaha," kata Joni.

Sosialiasi ke masyarakat akan digencarkan untuk mencegah adanya tambang-tambang ilegal. Dia meminta masyarakat untuk memikirkan dampak dari tambang ilegal itu.

"Kita memberikan imbauan ke masyarkat yang melakukan tambang liar tidak melakukannya lagi," katanya.

Razia tambang ilegal di Bogor, Rabu (15/1/2020) (Foto: iNews/ Wildan)
Razia tambang ilegal di Bogor, Rabu (15/1/2020) (Foto: iNews/ Wildan)

Seperti diketahui beberapa desa di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor terisolasi akibat longsor. Longsor diduga akibat aktivitas tambang ilegal yang ada di sana.

Para penambang ilegal bisa dijerat Undang-Undang 158 Junto Pasal 37 dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Minerba, Mineral dan Batu Bara. Kemudian, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman pidana di atas 10 tahun.


Editor : Muhammad Fida Ul Haq