Potensi Ekonomi Desa di Jabar Besar, Pemberdayaan BUMDes Perlu Didukung

BANDUNG, iNews.id - Potensi pengembangan ekonomi desa di Jawa Barat (Jabar) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai cukup besar. Sayangnya, potensi tersebut belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola potensi desa secara maksimal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan, aparatur desa dan pengelola BUMDes memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi desa. Mereka garda terdepan dalam pengembangan desa.
BUMDes diharapkan bisa memaksimalkan potensi desa dengan prinsip berkelanjutan dan memperhatikan kearifan lokal. Sehingga mampu memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Apalagi, perdesaan di Jawa Barat jumlahnya mencapai 72 persen dari total jumlah penduduk di Jawa Barat. Dari 5.312 desa di Jawa Barat, terdapat 4.921 BUMDes.
Sayangnya, kata Bambang, belum semua aparatur desa dan direktur BUMDes mampu menjalankan bisnisnya dengan baik. Hal ini sangat terkait dengan masih terbatasnya wawasan dan skill atau keahlian bisnis.
Menurut Bambang, salah satu upaya pengembangan SDM dan BUMDes, pihaknya mengembangkan program Sabisa. Program ini diikuti kepala desa dan direktur BUMDes. Mereka mendapatkan pelatihan dari pemateri yang terdiri dari akademisi, pelaku usaha, perbankan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Terluar (Kemendes PDTT).
"Mereka akan diajari cara menggali potensi desanya seperti apa. Bagaimana cara untuk menjual produk, termasuk membentuk pasar seperti apa," kata Bambang, dalam keterangan persnya, Jumat (9/4/2021).
Sebisa atau Sakola (sekolah) Bisnis Desa, dimulai tahun ini menghadirkan para kepala desa dan 100 direktur BUMDes. Sehingga BUMDes mampu bertransformasi menjadi model usaha yang lebih profesional untuk memajukan perekonomian masyarakat pedesaan.
Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Dwi Purnomo mengatakan, selama ini keberadaan BUMDes sangat erat kaitannya dengan kepala desa. Karena dibentuk oleh pemerintah desa.
Namun, kata Dwi Purnomo, para aparatur desa ini memiliki pengetahuan yang terbatas tentang tata kelola BUMDes. Bahkan, dia pun menilai banyak kepala desa yang tidak memiliki kepedulian terhadap badan usaha tersebut. "Jangan sampai warga desanya ingin maju, tapi dari pemerintah desanya enggak ada dukungan," kata Dwi.
Oleh karena itu, ujar Dwi, perlu ada pemahaman yang sama antara kepala desa dengan warga khususnya pengelola BUMDes. Sabisa akan mengajak kepala desa dan pengelola BUMDes untuk menyusun rencana kerja secara bersama-sama.
Melalui cara ini, dia berharap para penentu kebijakan ini bisa mengetahui kontekstual bisnis di masing-masing desanya. "Jadi bukan hanya membuat produk yang kemudian dikenalkan, tapi harus ada inovasi," ujarnya.
Editor: Agus Warsudi