Plt Wali Kota Cimahi Sebut Belum Ada Perusahaan yang Minta Penangguhan UMK 2021
CIMAHI, iNews.id - Pelaksana tugas (plt) Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, belum ada perusahaan di Kota Cimahi, Jawa Barat, meminta penangguhan Upah Minimum Kota (UMK) 2021. Itu menandakan UMK 2021 bisa diterima, baik oleh pengusaha maupun buruh di Kota Cimahi.
"UMK yang sudah ditetapkan tidak ada penolakan dan penangguhan. Semua menerima dan tinggal dilaksanakan," kata Ngatiyana, Jumat (11/12/2020).
Dia meminta semua perusahaan di Cimahi menjalankan ketetapan yang disahkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil tersebut mulai Januari 2021. Pemkot Cimahi segera melakukan sosialisasi terkait UMK 2021 agar semua pihak terkait memahami tugas dan kewajibannya.
"Walapun pandemi Covid-19, sosialisasi harus dilakukan. Caranya bisa secara daring dengan Zoom meeting agar protokol kesehatan tetap terjaga," ujar Plt Wali Kota Cimahi.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Cimahi Edi Suherdi meminta, Pemkot Cimahi segera menyosialisasikan kenaikan UMK 2021 yang telah ditetapkan gubernur atas dasar rekomendasi Wali Kota Cimahi.
Pemerintah juga harus melakukan koordinasi dengan asosiasi pengusaha, agar pelaksanaan UMK bisa terealisasi walaupun dengan kondisi perusahaan belum mempekerjakan 100% pekerjanya full bekerja.
"Meski pekerja belum bekerja normal, aturan UMK 2021 tetap harus dilaksanakan. Sebab kenaikan 3,27% itu sudah atas kesepakatan bersama," kata Edi.
Diketahui UMK Cimahi 2021 naik sebesar 3,27 persen dari Rp3.139.274 menjadi Rp3.241.929. Penetapan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
Editor: Agus Warsudi