Pj Wali Kota Cimahi Minta Perusahaan Patuhi UMK 2024, jika Melanggar Bakal Kena Sanksi

CIMAHI, iNews.id - Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi meminta perusahaan mematuhi Upah Minimum Kota (UMK/Kabupaten) 2024 yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023, upah pekerja di Kota Cimahi tahun 2024 naik sebesar 3,24 persen atau Rp113.786,75, dari Rp 3.514.093,25 menjadi Rp3.627.880.

"Kita harapkan apa yang sudah ditetapkan oleh provinsi setiap perusahaan komit untuk menjalaninya," kata Dicky di Cimahi pada Kamis (7/12/2023).

Baca Juga

Penampakan Barang Bukti Kasus Dukun Cabul di Sukabumi, Ada Dupa dan Lilin

Dicky mengatakan, pihaknya akan mengedarkan surat kepada setiap perusahaan, di antaranya yang berisi kepatuhan terhadap UMK yang sudah ditetapkan besarannya oleh Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

"Surat sedang (proses), tidak hanya itu yang kita lakukan, da beberapa poin lain yang sedang saya konsepkan," kata Dicky.

Baca Juga

Hari Ini PN Cibadak Sukabumi Gelar Sidang Perdana Perkara Perzinahan Oknum Kades asal Lebak

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Febie Perdana Kusumah mengatakan  dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan terkait UMK tahun 2024 yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Nanti akan ada sosialisasi kepada perusahaaan. Surat juga nanti diedarkan setelah sosialisasi," ujar Febie.

Baca Juga

Jadi Lembaga Teraktif Literasi Keuangan, Perumda BPR Purwakarta Genjot Sosialisasi ke Pelosok Desa  

Dia mengklaim selama ini rata-rata perusahaan di Kota Cimahi sudah patuh membayarkan upah sesuai keputusan yang dibuat pemerintah. "Kalau untuk kepatuhan Alhamdulillah di Kota Cimahi sebagian besar patuh," ucapnya.

Jika nantinya ada pelanggaran dimana ada perusahaan tidak membayar upah pekerja sesuai ketentuan, lanjut dia, akan ada sanksi sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Febie mengatakan, pekerja bisa melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi mauoun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. "Bisa melapor ke Disnaker kota nanti kita bersurat ke pengawas nanti mereka yang menindalanjuti. Ada sanksi pidana, biasanya nanti yang melakukan pemeriksaan pengawas provinsi," ucap Febie. 

Editor: Asep Supiandi