Pilkades Serentak, Pegawai Pemkab Purwakarta Dilarang Terlibat Kampanye Cakades

PURWAKARTA, iNews.id - Pegawai pemerintah dilarang ikut terlibat dalam kampanye atau dukung mendukung secara terbuka dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di Kabupaten Purwakarta. Larangan tersebut berlaku, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pun Tenaga Harian Lepas (THL).

Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Iyus Permana menyebutkan, meskipun belum ada aturan atau payung hukum ASN atau THL terlibat dalam kampanye atau dukungan secara terbuka terhadap calon kepala desa (cakades), tetap tidak dibolehkan. Kalau pun ada yang ketahuan terlibat maka akan diproses lebih lanjut.

Baca Juga

Bantuan Keuangan Pemprov Jabar ke Ratusan Desa di KBB Terganjal Syarat Administrasi

"Sanksinya paling teguran karena belum ada payung hukum yang mengatur keterlibatan ASN atau THL dalam Pilkades. Yang jelas, mereka tidak boleh ikut-ikutan mendukung salah satu calon," kata Iyus kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (26/5/2021).

Penegasan Iyus seperti itu menyusul adanya indikasi sejumlah ASN yang mendukung salah satu cakades yang diposting di media sosial (medsos). Sehingga hal itu pun sempat menjadi sorotan netizen di Purwakarta.

Baca Juga

Lalu Lintas di Jalur Selatan Jawa Barat Padat, Sejumlah Objek Wisata Jadi Tujuan Warga

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta mencatat, terdapat 602 orang bakal calon kades yang mendaftar pada 170 desa yang akan menggelar Pilkades. Untuk pendaftaran balon kades sudah resmi ditutup Selasa 25 Mei 2021.

Editor: Asep Supiandi