Petinggi Sunda Empire Rangga Sasana Bebas dari Lapas Banceuy Bandung

BANDUNG, iNews.id - Petinggi organisasi Sunda Empire Rangga Sasana, menghirup bebas dari Lapas Narkotika Kelas 1A Bandung atau Lapas Banceuy. Rangga Sasana yang kerap mengenakan seragam kebesaran Sunda Empire itu telah menjalani masa hukum selama dua tahun.

Selain Rangga yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sunda Empire, petinggi Sunda Empire lainnya, Nasri Banks yang menjabat Perdana Menteri Sunda Empire dan R Ratna Ningrum yang bergelar Queen of Emperor, juga bebas.

Baca Juga

Pascaamuk Bobotoh Gegara Persib Kalah, Polisi Amankan Sekelompok Pemuda

Baik Nasri Banks yang menjabat Perdana Menteri Sunda Empire, istrinya R Ratna Ningrum, maupun Rangga Sasana, mendapatkan program asimilasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Baca Juga

Sempat Terpuruk dan Gagal Ekspor, Pengusaha Teh Asal Bandung Ini Mulai Bangkit

Di lembaga pemasyarakatan (lapas) ini, Rangga Sasana mendekam selama enam bulan. Raden Rangga Sasana dieksekusi jaksa pada November 2020.

Kalapas Banceuy Tri Saptono Sambudji mengatakan, selama menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Banceuy, Rangga Sasana melaksanakan semua kegiatan. "Semua kegiatan keagamaan, baik pembinaan, jalan semua," kata Kalapas Banceuy, Senin (26/4/2021).

Baca Juga

Tanda Ekonomi Mulai Pulih, Ekspor-Impor Naik, Aktivitas Pelabuhan Meningkat

Tri Saptono Sambudji mengemukakan, telah memberi pesan kepada Raden Rangga agartidak mengulangi perbuatan sebelumnya. "Sudah disampaikan pesan tidak melalukan hal-hal seperti itu. Saya bilang nyawa pak Rangga itu ada dua, nyawa LP dan nyawa Pak Rangga sendiri," ujar Tri.

Baca Juga

Ini Asal Usul Nanggala, Nama Kapal Selam yang Karam di Laut Utara Bali

Diketahui, tiga petinggi kekaisaran fiktif Sunda Empire Nasri Banks, Raden Ratna Ningrum, dan Raden Rangga divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai oleh T Benny Eko Supriyadi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung pada Selasa 27 Oktober 2020.

Mereka dinyatakan terbukti melanggar Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat.