Perusahaan Tambang Tutup karena Izin Tak Keluar, Ridwan Kamil Tunggu Kajian ESDM 

CIMAHI, iNews.id - Ratusan pegawai tambang di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terpaksa harus menganggur akibat pabrik tempatnya bekerja tutup. Pasalnya, perusahaan tambangnya tidak mendapatkan perpanjangan izin dari pemerintah.

Terkait hal tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sedang mencari solusi mengenai permasalahan puluhan industri tambang di Jabar yang tidak bisa beroperasi. Imbas dari pembatasan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah. 

Baca Juga

Tragis, Lansia di Karawang Tewas Bersimbah Darah usai Dilinggis Anak Perempuannya

"Semua sedang dievaluasi dan solusinya masih dalam pengkajian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar," katanya kepada wartawan saat ditemui di Kota Cimahi, Rabu (21/6/2023).

Dia meminta semua pihak yang terlibat dari hulu hingga hilir untuk melakukan kompromi agar semua pihak tidak dirugikan. Nanti persoalan ini juga akan dilaporkan ke DPRD Jawa Barat agar menjadi bahan evaluasi semua pihak. 

Baca Juga

Pascapembakaran Pos PP Ciandam Sukabumi, Massa Geruduk Rumah Terduga Pelaku 

"Prinsip pengelolaan di Jawa Barat itu silih asah silih asuh, batu turun keusik naik, artinya kompromi. Pasti nanti akan dicarikan solusi," ujar dia. 

Seperti diketahui, berdasarkan PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, izin pertambangan untuk batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun. 

Baca Juga

Pendangkalan di Muara Karawang Parah, Kapal Nelayan Sulit Merapat ke Dermaga, TPI Mati Suri

Oleh karenanya pengusaha atau industri tambang yang telah melakukan perpanjangan dua kali, mereka wajib mengembalikan IUP ke negara. Mereka hanya bisa melakukan aktivitas tambang, ketika sudah menjalankan reklamasi bekas lahan tambang dengan keberhasilan 100 persen.

Namun kondisi itu justru membuat banyak industri tambang yang tutup akibat kesulitan memenuhi persyaratan reklamasi 100 persen. Seperti di KBB ada 4 perusahaan tambang yang sudah habis izinnya pada tahun ini. Imbas hal tersebut sebanyak 270-400 buruh tambang terpaksa di-PHK massal akibat pabrik mereka tepaksa tutup. 

Ridwan Kamil melanjutkan, pihaknya sedang mencari keadilan yang sebaik-baiknya agar tidak ada ada satu pihak yang diuntungkan dan satu pihak lainnya dirugikan. "Ekonomi kita itu Pancasila yang mengusung keadilan terhadap semua pihak, jangan ada yang diuntungkan dan dirugikan, jadi solusinya sedang diupayakan," ucap dia. 

Editor: Asep Supiandi