Pertahankan Porsi Saham, Pemkot Bogor Bakal Tambah Modal ke bank bjb

BOGOR, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana menambah penyertaan modal di bank bjb, seiring rencana bank pembangunan daerah (BPD) ini melakukan right issue dalam waktu dekat. Penambahan penyertaan modal ini akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor.

Selain itu, penambahan penyertaan modal itu juga dilakukan untuk mempertahankan porsi saham Pemkot Bogor karena bank bjb bakal melakukan aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) I atau right isue pada Maret 2022.

Baca Juga

Bank bjb Terima Kunjungan Studi Banding BPD Kalteng dan BPD Sumut

Rencana penyertaan ini telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) PT Bank Jabar Banten (bjb) pada akhir 2021 lalu. Perda tersebut mengatur Pemkot Bogor akan menggelontorkan dana sebesar Rp7 miliar untuk menjaga persentase saham.

“Tahun 2020 kami dapat Rp4,1 miliar dan pada 2021 naik menjadi Rp4,4 miliar lebih,” kata Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Evandy Dahni dalam keterangan resmi, Senin (14/2/2022). 

Baca Juga

Mudahkan Nasabah, bank bjb Bangun Ekosistem Digital Lebih Masif

Dengan porsi saham yang masih dibilang kecil sebesar 0,48 persen, pemerintah Kota Bogor masih dapat Rp4 miliar setahun dari bank bjb. Tahun lalu, nilai deviden yang diterima bank bjb naik 7 persen. 

Baca Juga

bank bjb Segera Kolaborasi dengan Perusahaan IT Berskala Internasional 

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, saham itu nilainya fluktuatif. Secara keseluruhan Pemkot Bogor harus mempertahankan kepemilikan saham di bank bjb.

“Intinya Pemkot Bogor ingin nilai saham bertambah. Karena dividen bagus ke Pemkot Bogor. Keuntungannya dari dividen,” kata Wakil Wali Kota Bogor.

Baca Juga

Kolaborasi dengan Pemprov Jabar, Bank BJB Resmikan Kampung Peternak Kelinci Milenial

Dedie menyatakan, ada dua kepentingan Pemkot Bogor dalam penambahan nilai saham di bank bjb. Selain untuk menjaga dan meningkatkan pemasukan dari dividen, Pemkot Bogor juga tetap menjaga nilai historis karena bank bjb lahir sebagai bank daerah Jawa Barat dan Banten.

“Kalau kepemilikan bertahan, dividen yang diterima Pemkot Bogor juga masih tetap dan masuknya melalui APBD. Masuk dalam pemasukan lain-lain,” ujar Dedie.

Baca Juga

Songsong 2022, Bank BJB Andalkan Tiga Prinsip Kolaborasi

Sebetulnya, tutur Wakil Wali Kota Bogor, Pemkot Bogor ingin tak hanya sekadar mempertahankan nilai saham, melainkan juga menambahnya. Paling tidak, Kota Bogor bisa memiliki saham senilai 1 persen. “Dengan begitu, Kota Bogor punya suara sebagai pemilik,” ucapnya.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan bank bjb akan melepas saham baru maksimal sebanyak 925 juta lembar saham seri B atau setara 9,40 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Rencana aksi korporasi itu telah disetujui dalam RUPS Tahunan 6 April 2021 lalu.

“Seluruh dana right issue setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalam dalam rangka ekspansi kredit perseroan. Dalam kaitan itulah, Pemkot Bogor melakukan aksi penambahan penyertaan modal,” kata Dirut bank bjb.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pun berterima kasih kepada DPRD yang menyetujui Raperda PMP kepada bank bjb menjadi perda. PMP ini seiring perubahan ketentuan investasi pemerintah daerah pada perseroan, ditambah bank bjb saat ini tengah melakukan perluasan usaha agar rasio kecukupan modal (CAR) tetap terjaga.

“Pemkot Bogor perlu mempertahankan persentase kepemilikan saham sebesar 0,48 persen dari keseluruhan modal, dengan besaran sesuai harga saham yang berlaku, yakni, paling banyak sejumlah Rp7 miliar," kata Wali Kota Bogor.

Bima Arya berharap dengan ditetapkannya Perda ini menjadi momentum percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. "Pemenuhan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di Bursa Efek Indonesia berdasarkan ketersediaan pasar dan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan perundangan," ujarnya.

Editor: Agus Warsudi