Pengelola Wisata dan Hotel Meradang akibat PPKM, PHRI Pangandaran Surati 3 Menteri

PANGANDARAN, iNews.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pangandaran menyurati tiga menteri sekaligus. Mereka memohon ketiga menteri tersebut agar memberikan kelonggaran bagi hotel dan restoran di daerah PPKM Level 3 agar kembali berjalan, meski ada pembatasan 50 persen pengunjung.

Surat tersebut dikirimkan ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Menteri Dalam Negeri dam Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi selaku koordinator PPKM Jawa-Bali.

Baca Juga

Hari Pertama Buka, Pusat Perbelanjaan di Bandung Diserbu Warga 

PHRI berkirim surat atas desakan para pelaku usaha wisata yang semakin terpuruk sebagai dampak PPKM. Usaha mereka semakin diperparah dengan adanya perpanjangan PPKM. Mata pencaharian andalan mereka mati suri hingga ekonomi tidak berjalan. 

"Permohonan itu mengacu kepada Intruksi Mendagri Nomor 27/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 dan 3 di wilayah Jawa Bali. Kondisi kami di Pangandaran sudah sangat memprihatinkan," kata Taufik, pelaku usaha Pangandaran, Rabu (11/8/2021).

Baca Juga

Rumah Mewah di Cigondewah Bandung Terbakar Hebat, Satu Orang Tewas Terpanggang

Dia mengatakan, perpanjangan PPKM ini bisa mengakibatkan pelaku wisata di Pangandaran mati suri. Bentuk protes di daerah lain dengan mengibarkan bendera putih, tapi di Pangandaran berbeda dengan menggunakan bendera kuning. 

Dia berharap, wisata bisa segera kembali dibuka karena sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi, kewenangan untuk pemasalahan itu kembali ke kepala daerah. "Jadi persoalannya bupati berani atau tidak," ujar dia.

Baca Juga

Alhamdulillah, Terkumpul Rp127 Juta untuk Operasi Bayi Kembar Siam di Sukabumi

Di bagian lain, Ketua BPC PHRI Pangandaran, Agus Mulyana mengatakan, untuk saat ini aktivitas di seluruh hotel dan restoran yang ada di kawasan wisata sangatlah terdampak. Hal itu akibat penerapan PPKM sebagai kebijakan dari pemerintah pusat.

"Dengan segala kerendahan hati, PHRI Pangandaran meminta izin dan berharap kepada petinggi di pusat supaya aktivitas pariwisata di pangandaran ini dapat dibuka kembali," tutur dia.

Menurut dia, berdasarkan data BPC PHRI Kabupaten Pangandaran, kerugian materiel akibat PPKM mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Untuk restoran saja kerugian di atas Rp7 miliar per bulan. 

PHRI maupun pelaku wisata di Pangandaran berharap wisata dibuka kembali. Pelaku wisata maupun hotel dan restoran di kawasan wisata Pangandaran siap melaksanakan kegiatan dengan protokol kesehatan ketat dan aturan lainnya.

Editor: Asep Supiandi