Pemekaran di Jabar Mendesak, Pemerintah Diminta Buka Moratorium Otda

Alhasil dengan jumlah daerah tersebut berpengaruh terhadap bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN yang porsinya tidak seimbang.
“Untuk keadilan dan pemekaran, kami berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah khusus untuk Jabar,” ucap dia.
Achmad Ruhiyat pun berharap moratorium pemekaran daerah menjadi fokus Presiden Joko Widodo maupun presiden berikutnya. Selain itu diharapkan DPR turut mendorong dibukanya pemekaran daerah.
“Ini harus menjadi fokus presiden Joko Widodo dan presiden mendatang, dan DPR. Supaya pelayanan lebih dekat, pembangunan lebih cepat. Sesuai dengan pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Achmad Ruhiyat.
Editor: Asep Supiandi