Paslon Peserta Pilgub Jabar Komitmen Tolak Politik Uang dan SARA

BANDUNG, iNews.id - Seluruh pasangan calon (paslon) kontestan Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Jabar) berkomitmen melawan praktek politik uang dan SARA sepanjang masa kampanye. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembacaan deklarasi dan cap lima jari yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar.

Sayangnya deklarasi tersebut tidak dihadiri seluruh paslon secara komplit. Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) hanya diwakili Calon Wakil Gubenur (cawagub) Uu. Sebaliknya, pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi hanya dihadiri Calon Gubernur (Cagub) Deddy Mizwar.

Baca Juga

Kampanye Pilgub Jabar dan Pilwalkot Bandung Resmi Bergulir

Hanya pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) yang hadir lengkap. Sementara, pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus (Tb) Hasanuddin-Anton Charliyan tidak hadir.

Deklarasi kampanye bersih tanpa SARA dan politik uang itu juga dihadiri Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa, Kapolda Jabar Agung Budi Maryoto, dan Pangdam III Siliwangi Doni Monardo. Termasuk perwakilan dewan pimpinan daerah (DPD) partai politik (parpol) Jabar, kalangan pondok pesantren, komunitas hobi dan organisasi massa.

Baca Juga

Maju Pilgub Jabar, Deddy Mizwar Kembalikan Aset dan Rumah Dinas

Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) harus didukung oleh semua pihak seperti parpol, pasangan calon, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda), ormas, seluruh masyarakat Jabar demi mewujudkan pilkada yang demokratis, berkualitas dan bermartabat.

"Kami ingin pilkada bebas politik uang dan SARA. Itu tantangan demokrasi yang semakin dinamis. Tantangan bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin memengaruhi kualitas pilkada. Seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk mengajak semua pihak agar terlibat mewujudkan pilkada berkualitas," ucap Harminus di Amphitiater,  Trans Studio Bandung, Rabu (14/2/2018).

Baca Juga

KPU Bandung: Nuruli Nomor 1, HebRing Nomor 2, Oded-Yana Nomor 3

Menurutnya, jalannya kontestasi pilkada berperan penting dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas pesta demokrasi. Politik uang dan SARA, kata dia, merupakan musuh bersama yang dapat menciptakan potensi tindakan korupsi. Sedangkan politik SARA berpotensi menciptakan perpecahan bangsa.

"Politik uang merupakan kerawanan yang kerap terjadi. Ini harus diantisipasi. Mulai pembagian sembako hingga pembangunan jalan umum, itu contoh politik uang. SARA pun ganggu keutuhan NKRI," katanya.

Sementara, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi deklarasi tersebut. Dia berharap Pilkada Jabar berlangsung kondusif, lancar, dan tanpa masalah berarti.

"Belajar pengalaman, politik SARA tak bisa dipandang sebelah mata. Pilgub DKI misalnya, yang memicu perpecahan, kampanye fair jadi kampanye negatif," kata Ineu seraya meminta Bawaslu mengintensifkan pengawasan agar pilkada berlangsung kondusif.

Editor: Achmad Syukron Fadillah