Pangkas 32 Retribusi dan Sederhanakan Pajak, Pemkab Majalengka Bahas Raperda

MAJALENGKA, iNews.id - Pemkab Majalengka menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada DPRD Majalengka dalam rapat paripurna, Kamis (23/2/2023). Raperda itu sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

"Karena pemerintah daerah diharuskan menyesuaikan regulasi yang ada di daerah, sejalan dengan pasal 189 UU HKPD ini mencabut beberapa peraturan perundang-undangan,  di antaranya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka (Bapenda)  Majalengka Irfan Nur Alam Irfan.

Baca Juga

Dalam Sepekan 6 Kecelakaan Terjadi di Jalur Tengkorak Jalan Raya Bandung-Cianjur

Dijelaskannya, UU HKPD tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, seperti yang tertuang Pasal 94, 187 huruf b dan c, 188 huruf b. 

Dalam pasal itu, jelas dia, jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, ditetapkan dalam 1 Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Baca Juga

Difteri Ancam Kesehatan Masyarakat, Dinkes KBB Waspada dan Lakukan Deteksi Dini

"Adapun perubahan yang substansial dalam perubahan Raperda PDRD ini adalah penyederhanaan pajak hotel, restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan Jalan menjadi pajak barang dan jasa tertentu," ujar Irfan.

"Selain itu pemda memiliki kewenangan untuk mengelola Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sedangkan untuk retribusi daerah pada Raperda ini memangkas jumlah retribusi dari 32 Jenis menjadi 18 jenis retribusi," kata dia.

Baca Juga

Dibuka Seleksi untuk 36 Calon Anggota Paskibraka di KBB, Buruan Daftar

Lebih jauh dijelaskanya, ketika nantinya Raperda tersebut ditetapkan, diharapkan dapat menguatkan sistem perpajakan daerah. Mendorong kemudahan berusaha, mengurangi retribusi atas layanan wajib, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan adanya penambahan kewenangan pengelolaan perpajakan di Kabupaten Majalengka," ucap Irfan.

Editor: Asep Supiandi