Orang Tua Siswa di Jabar Kecewa kepada Disdik terkait PPDB

Antara ยท Rabu, 24 Juni 2020 - 10:08 WIB
Orang Tua Siswa di Jabar Kecewa kepada Disdik terkait PPDB
Puluhan orang tua siswa yang tergabung dalam Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat . (Foto Antara).

BANDUNG, iNews.id - Puluhan orang tua siswa yang tergabung dalam Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (23/6/2020). Mereka kecewa dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020 yang dilakukan secara daring.

"Kami meminta Disdik Jabar untuk bertanggung jawab terkait permasalahan PPDB yang banyak merugikan masyarakat. Tidak semua masyarakat mengerti IT, sementara PPDB harus online, pengumuman PPDB pun tidak transparan," kata Perwakilan Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati.

Dia mengatakan titik koordinat juga menjadi masalah. Banyak orang tua yang mengeluh karena titik koordinatnya salah, tidak sesuai dengan tempat tinggal.

"Pengumuman PPDB tidak transparan dan hal ini banyak dikeluhkan orang tua. Karena mereka juga tidak tahu mengapa anaknya tergeser, kan itu tidak dibuka, enggak dijelaskan. Sehingga dengan sistem itu ketika siswa tidak diterima namanya langsung hilang. Tidak ada rekapitulasinya pula," kata Illa.

Menurut dia sosialisasi PPDB juga bermasalah. Buktinya, masih banyak orang tua yang belum paham teknis PPDB karena berbagai faktor seperti edukasi dari sekolah ke calon peserta atau orang tua siswa.

"Karena pada saat pengesahan juknis waktunya mepet sehari sebelum pendaftaran. Jadi sosialisasi kurang sekali. Masih banyak yang harus diperbaiki dalam proses PPDB ini," kata Illa.

Anggota FMPP lainnya, Sudiarto, menambahkan dinas pendidikan selalu merekomendasikan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri untuk diterima di sekolah swasta. Namun pelayanan di sekolah swasta selalu dihadapkan dengan biaya.

"Saat daftar saja harus membayar sejumlah uang. Belum kalau di SMK harus bayar untuk uang praktik dan ini itu. Bohong kalau siswa miskin di swasta gratis, tetap saja bayar. Jadi selama ini dinas hanya 'omdo'," kata Sudiarto.

Menyikapi kekecewaan tersebut, Sekretaris I Panitia PPDB Dinas Pendidikan Jabar Dian Peniasiani mengatakan dalam permendikbud dijelaskan PPBD itu tanggung jawab sekolah melalui musyawarah dewan guru.

Selain itu, dalam konsep merdeka belajar juga sekolah harus berkreasi dan berinovasi. Belajar berinovasi itu dimulai dari PPDB, sehingga PPDB itu sepenuhnya tanggung jawab sekolah.

"Kami dari Disdik Jabar hanya sebagai koordinator saja, karena dapat dibayangkan jika semua sekolah memiliki aturan masing-masing. Maka disdik hadir di situ," kata Dian.

Sementara itu terkait transparansi, menurut Dian, rekapitulasi siswa memang tidak dimunculkan saat siswa selama proses pendaftaran. Sebab ada hitung-hitungan kalibrasi nilai UN bagi siswa jalur prestasi nilai rapor.

Akan tetapi, kata dia, saat pengumuman orang tua siswa bisa melihat nilainya. "Insya Allah kita selalu transparan," kata Dian.

Dian mengakui permasalahan PPDB SMA/SMK/SLB Jabar sangat kompleks dan tahun ini PPDB dilaksanakan secara daring karena di masa pandemi Covid-19. Selain itu sosialisasi yang dilaksanakan tidak bisa dengan tatap muka tapi melalui video conference.


Editor : Faieq Hidayat