Oknum di PNM Bisa Terseret jika Terlibat Kasus Ratusan Warga Garut Mendadak Memiliki Utang

GARUT, iNews.id - Kriminolog Universitas Islam Bandung (Unisba) Prof Dr Nandang Sambas mengatakan, oknum di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Garut bisa terseret jika terbukti terlibat dalam kasus ratusan warga Desa Sukabakti, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut mendadak memiliki utang. Kasus ini diduga terjadi karena kurangnya pengawasan.

"Misalnya ada oknum di PNM yang ikut terlibat, bisa pegawai atau lainnya. Saya melihat pengawasan kurang, karena begitu banyaknya orang atau warga yang digunakan identitasnya. Ada kecurigaan apakah terjadi kongkalikong atau semacam kerja sama dengan pelaku atau bagaimana, dalam hukum bahasanya secara bersama-sama. Ini yang mesti dipecahkan aparat kepolisian, alurnya bagaimana," kata Prof Nandang Sambas, Rabu (19/7/2023).

Baca Juga

Polisi Imbau Ratusan Warga Garut Mendadak Punya Utang Segera Lapor

Para pelaku yang menyebabkan ratusan warga berutang, ujar Prof Nandang, bisa dipidana. Mereka dinilai melanggar sejumlah aturan, antara lain, Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan, UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan aturan soal perbankan. 

"Banyak aturan yang dilanggar dalam kasus tersebut. Secara kasat mata, kasus ini merupakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri pribadi. Sehingga, secara klasik bisa diterapkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan," ujar Prof Nandang Sambas.

Baca Juga

Kriminolog Sebut Pelaku yang Sebabkan Ratusan Warga Garut Mendadak Punya Utang Bisa Dipidana

Diketahui, terduga pelaku merupakan oknum Ketua Kelompok Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Desa Sukabakti berinisial A, sangat mungkin dijerat dengan Pasal 378 KUHPidana. 

Baca Juga

Polisi Gagalkan Pencurian Besi Penahan Rel KA di Malangbong Garut , Jablay Cs Ditangkap

Jika dia terbukti menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin, dia dapat pula dikenakan UU No 17 Tahun 2022 tentang PDP yang baru disahkan Presiden Jokowi pada 17 Oktober 2022 lalu. 

"Menggunakan identitas atau data pribadi yang bukan miliknya termasuk pemalsuan data pribadi. Bisa dijerat juga dengan UU No 17 tentang PDP, hukumannya sekitar lima tahunan penjara dan denda bisa mencapai miliaran rupiah," tutur dia.

Baca Juga

Heboh Ratusan Warga Garut Mendadak Berutang, Kasus Diselidiki Polisi

"Ada beberapa pasal yang mengatur di dalamnya. Di kasus ini perbuatan pelaku yaitu menggunakan KTP ratusan warga tanpa izin, yang mengakibatkan para pemiliknya mendadak jadi punya utang," ucap Prof Nandang. 

Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisba ini mengatakan, pelaku bisa pula dikenakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika terbukti melanggar peraturan tersebut. Menurutnya penerapan aturan ini bisa dilakukan, bila saat penggunaan data warga yang menjadi korban menggunakan internet atau segala aspek terkait yang diatur UU ITE. 

Baca Juga

Ribuan Nama Asep Berkumpul dan di Garut Selama Dua Hari

"Bahkan jika penyidik melakukan penanganan dan ada perkembangan yang mengarah ke UU perbankan bisa juga, tidak menutup kemungkinan. Sebab bagaimanapun lembaga pembiayaan diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan PNM Cabang Garut Wahyu Ferdian memastikan pelaku merupakan Ketua Kelompok PNM Mekaar di Desa Sukabakti berinisial A. Wahyu Ferdian mengatakan bahwa A bukan bagian dari internal atau pegawai PNM. 

"A merupakan eksternal PNM. Dia warga Desa Sukabakti, yang merupakan nasabah PNM juga. Kebetulan perbuatannya dilakukan saat menjadi ketua kelompok. Namun sayangnya orangnya kabur," kata Wahyu Ferdian. 

Editor: Agus Warsudi