Menteri KKP Terjerat OTT KPK, Ketua Gerindra Jabar: Track Record Pak Edhy Selama Ini Baik

BANDUNG, iNews.id - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan istri terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengurus DPD Partai Gerinda Jabar tak menyangka karena selama ini Edhy Prabowo memiliki track record atau rekam jejak baik.
"Pak Edhy (Menteri KKP Edhy Prabowo) menjadi menteri karena sudah diseleksi Presiden (Joko Widodo). Kemudian track record (rekam jejak Edhy Prabowo) selama ini juga baik," kata Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat yang juga Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).
Taufik pun mengenal baik sosok Iis Rosita Dewi, istri Edhy Prabowo yang juga anggota DPR RI. Iis saat ini duduk di Komisi V DPR RI yang menangani persoalan terkait infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
"Bu Iis juga kader partai (Gerindra) yang berprestasi. Bahkan, beliau pun aktif dalam memperjuangkan sejumlah isu perempuan," ujar Taufik.
Diketahui, dua kader Partai Gerindra itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11/2020). Edhy dan istrinya ditangkap KPK bersama belasan orang lainnya saat tiba di Tanah Air dari Amerika Serikat.
Namun, lanjut Taufik, dirinya belum bisa berkomentar banyak terkait penangkapan Edhy dan rombongan oleh KPK tersebut. Taufik beralasan, dirinya belum mengetahui duduk persoalan sebenarnya terkait peristiwa tersebut.
"Sekarang masalah lobster ini, belum tahu, kan kita belum ada yang tau semuanya, belum ada dari KPK seperti apa," ujar Taufik.
"Pasti Pak Presiden tahu track record-nya Pak Edhy seperti apa. Tidak mungkin ujug-ujug jadi menteri atau anggota DPR RI kan? Kalau sekarang tentang kabar ini, belum tahu apa-apa karena belum ada pernyataan dari KPK juga kan," sambung Edhy menegaskan.
Taufik menambahkan, apapun yang terjadi, termasuk penangkapan oleh KPK, dirinya yakin keduanya akan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
"Indonesia adalah negara hukum, pasti semuanya, siapapun termasuk Pak Edhy. Kalaupun ada apapun, akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia," tandas Taufik.
Diberitakan sebelumnya, tim gabungan penyelidik dan penyidik KPK menangkap Menteri KKP, Edhy Prabowo bersama sekitar 13 orang lainnya saat tiba dari Amerika Serikat di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (25/11/2020) dini hari.
Sumber internal Bidang Penindakan KPK menyatakan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy Prabowo selaku Menteri KKP dilakukan setelah tim melakukan pemantauan intensif atas komunikasi dan keberadaannya, termasuk kepulangan setelah lawatan dari Negeri Paman Sam ke Indonesia, Rabu (25/11/2020) dini hari.
Editor: Agus Warsudi